TIMES JAKARTA, MALANG – Setelah resmi menjadi presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai merencakan susunan kabinet kedepan.

Banyak isu yang berkembang bahwa Prabowo Subianto bakal menambah beberapa kementrian baru agar program kerja mereka bisa dilaksankan dengan maksimal. Isu ini pun menuai pro kontra. Banyak pihak yang menyebut Kabinet Prabowo - Gibran akan menjadi kabinet gemuk.

Menanggapi hal ini, juru bicara (Jubir) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa isu menjadikan kabinet gemuk ini tidak jelas asal usulnya. Dia menyebut bahwa sampai dengan hari ini, belum ada pernyataan dari Pak Prabowo maupun dari Jubir terkait berapa jumlah menteri atau Kementerian yang akan dibentuk.

"Saya juga gak pernah menyampaikan itu. Jadi misalnya ada yang menyebutkan akan dibentuk 40 Kementerian bahkan ada yang nyebut 60 itu enggak jelas," ucapnya saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam acara Harmoni Membangun Negeri, Senin (13/5/2024).

Dahnil menyebut, hingga saat ini tahapan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto masih dalam tahap menurunkan, derivikasi, break down visi dan program dalam bentuk Kementerian kelembagaan yang bisa melaksanakannya.

"Istilahnya itu menginstitusionalisasikan program dan visi yang ada. Jadi masih dalam tahapan itu," lanjutnya.

" Artinya misalnya ada titik fokus kami di program makan siang gratis, maka ini akan dilaksanakan oleh badan tersendiri gitu. Jadi tahapnya masih dalam tahap itu, belum pada tahap berapa jumlah Kementerian yang akan dibentuk," kata dia.

Sehingga apabila ada pihak yang menyebut bahwa akan ada banyak kementerian baru yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, Dahnil sendiri mengaku tak mengetahui bagaimana pihak tersebut bisa mengutarakan hal itu.

"Jadi kalau ada misalnya ini kabinet gemuk ada 40 Kementerian, nah itu enggak. Kita tidak tahu sumbernya dari mana? Karena prinsip Pak Prabowo dalam membentuk kabinet hari ini istilahnya itu adalah struktur follow goals atau struktur follow strategi," terangnya.

Meski begitu, dia tak menampik adanya potensi penambahan atau bahkan pengurangan kementerian pada saat Indonesia di pimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi artinya kita buat dulu, kita turunkan dulu program-programnya ini akan dilaksanakan oleh Kementerian mana. Kalau ternyata tidak ada ya apakah Kementerian itu perlu kita gabungkan atau kita pisahkan. Ini dalam proses kajian, belum pada keputusan berapa jumlah menterinya," pungkas  Dahnil. (*)