TIMES JAKARTA, JAKARTA – Satu hari menjelang debat capres besok, Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Jaleswari Pramodhawardani berbagi pendapat soal keberpihakan pihaknya terkait salah satu tema debat capres terakhir, yakni inklusi.

"Masyarakat sudah tahu, Mas Ganjar dan Prof Mahfud berpihak pada rakyat. Tapi saya perlu menyampaikan juga ada perhatian khusus terhadap perempuan, disabilitas, dan anak," kata Jaleswari, Sabtu (3/2/2024).

"Salah satu buktinya adalah, hanya TPN yang memiliki tim khusus (kedeputian) yang mengawal soal inklusivitas. Silakan cek tim sukses paslon lainnya," lanjutnya.

Jaleswari yang baru-baru ini mundur dari jabatannya sebagai Deputi Kantor Staf Presiden menjelaskan bahwa perhatian khusus itu berdasar pada masalah yang masih dihadapi masyarakat sampai hari ini, rekam jejak Ganjar yang sudah terbukti, dan program Ganjar-Mahfud ketika nanti menjadi pemimpin Indonesia.

Menurutnya, perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi, bias norma gender masih mengakar kuat. Selain itu, tren kekerasan berbasis gender terus meningkat, dimana terdapat 339.782 aduan kasus pada 2022. Keterlibatan perempuan di parlemen per tahun 2022 juga baru mencapai 21,74%.

Soal disabilitas, Jaleswari mengatakan bahwa partisipasi angkatan kerja disabilitas masih sangat rendah karena adanya stereotip dan stigma terhadap disabilitas.

la pun mengurai rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. "Mas Ganjar jelas dan konkret menciptakan ruang yang inklusif bagi semua tanpa terkecuali. Kalau sedang Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), siapa yang dipersilakan Mas Ganjar memberikan masukan lebih dulu? ya, perempuan, anak, dan disabilitas," kata Jaleswari.

Sebelumnya pada kampanye terbuka 'Hajatan Rakyat' di Yogyakarta (28/1/2024), dalam orasinya, Ganjar menyebutkan, "setiap kali kita merancang pembangunan, sering kali ada yang tertinggal. siapa mereka? kelompok perempuan, anak-anak, lansia, dan wabil khusus penyandang disabilitas. Maka mari kita pastikan kesetaraan itu ada," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan itu setelah menyapa kelompok tuli yang hadir di antara puluhan ribu rakyat dan memberikan rompi yang ia pakai. Beberapa contoh konkret di Jawa Tengah, bagi Jaleswari, sangat mungkin dikerjakan di tingkat nasional. 

"Di Jateng, ada kredit khusus perempuan untuk dapat mandiri berusaha, ada care center pengaduan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), sampai ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) pun mendapatkan pelatihan wirausaha. Sebesar itu perhatian Mas Ganjar," terang Jaleswari.

Soal disabilitas, dirinya juga mengungkap sejumlah keberhasilan Ganjar di Jateng. "Ini bukan sekedar program, tapi kebijakan yang secara sadar dan penuh komitmen dituangkan secara legal formal. Misalnya peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maka dari itu Jateng mampu menyediakan anggaran khusus untuk unit layanan disabilitas," katanya.

Diketahui, pada tahun 2022 untuk ketiga kalinya Provinsi Jateng mendapatkan penghargaan Pemenuhan Hak Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif dari Kementerian Ketenagakerjaan. Per Oktober 2022, tenaga kerja disabilitas di Jateng mencapai 2.057 orang.

Jika nanti Ganjar menjadi presiden, Jaleswari membeberkan sejumlah program terkait perempuan, disabilitas, dan anak.

"Yang diinginkan adalah agar perempuan bisa maju. Karenanya, sudah disiapkan skema penambahan cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, dan menjamin tunjangan 100% saat cuti melahirkan. Selain itu disiapkan juga penyediaan tempat penitipan anak berkualitas dan terjangkau jarak," kata Jaleswari.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, sebagai pimpinan tertinggi negara, Ganjar juga akan mendorong pemenuhan kuota calon legislatif perempuan, menegakkan UU yang terkait perlindungan perempuan dan anak dengan berpihak pada korban, dan meningkatkan afirmasi disabilitas melalui program Disabilitas Mandiri Berprestasi.

Tema debat ke-5 adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. (*)