TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sekretariat Jenderal MPR RI mendapat ‘Anugerah Meritokrasi Tahun 2021’. Anugerah ini diberikan oleh dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan katagori baik dan sangat baik.

"Bangga mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)”, ujar Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Dr. Ma’ruf Cahyono SH., MH.

Acara yang digelar di Surabaya, Selasa (7/12/2021) tersebut sangat istimewa selain hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga hadir secara langsung Ketua KASN, Agus Pramusinto; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga sejumlah kepala lembaga negara, gubernur, bupati, dan walikota.

Anugerah Meritokrasi menurut Ma’ruf Cahyono tidak hanya sebagai wujud capaian prestasi sistem pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setjen MPR tetapi juga bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi. “Anugerah ini merupkan wujud nyata bahwa reformasi birokrasi berjalan di Setjen MPR,” ujarnya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, itu berharap ke depan sistem pembinaan ASN di lingkungan Setjen MPR dapat mewujudkan  para ASN yang professional, netral dan  mampu melayani para anggota MPR dan masyarakat, sebagai sistem pendukung  tugas-tugas dan kewenangan konstitusional MPR.

Ma'ruf Cahyono menambahkan, Anugerah Meritokrasi menjadi instrumen yang mendukung upaya pembinaan ASN secara lebih  transparan, dan  akuntabel, sehingga melahirkan para ASN yang memiliki kompetensi di bidangnya melalui satu sistem yang betul-betul menghargai prestasi kerja. “Anugerah ini juga akan memudahkan bagi Setjen MPR untuk menempatkan para ASN sesuai dengan kompetensi umum maupun bidang yang dimilikinya,” tuturnya. Dengan kompetensi yang dimiliki, Ma’ruf Cahyono yakin tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja dengan lebih maksimal.

Anugerah Meritokrasi disebut akan memberikan kemandirian bagi sistem pembinaan PNS di lingkungan Setjen MPR untuk bisa menentukan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan melalui suatu alat ukur yang sudah ditentukan dalam sistem. “Harapannya dengan penghargaan ini akan terus memacu semangat untuk terus me ningjatkan sistem pembinaaan ASN Setjen MPR RI sebagai pelaksanaan dari manajemen PNS. Sehingga  melahirkan sumber daya manusia aparatur, para birokrat yang dapat bekerja secara profesional meskipun ruang lingkup tugas layanannya berada dalam lembaga politik(legislatif),” tuturnya.

Hal demikian menurut Ma’ruf Cahyono menjadi suatu tantangan sekaligus peluang untuk birokrasi yang memiliki kemampuan kerja dalam suatu lingkungan yang sangat dinamis, lembaga politik, namun bisa menjalankan tugas-tugas secara professional, “sehingga tugas yang dilaksanakan dapat memuaskan para anggota MPR dan masyarakat,” paparnya.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem merit, disebutkan oleh Ma’ruf Cahyono. Pertama, kualitas dari SDM aparatur untuk memberikan suatu layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota MPR maupun masyarakat. Kedua, kebutuhan SDM yang masih kurang kuantitasnya. Untuk menutupi kekurangan ini maka perlu meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan jumlah yang terbatss tidak.mrnjadi kendala dalam tugas pelayanan .

“Kekurangan jumlah ASN  dapat ditutupi dengan meningkatkan SDM yang berkualitas,” ujarnya. Ketiga, diakui bahwa lembaga politik sangat dinamis  tugas tugasnya, sehingga dengan sistem merit, Setjen MPR mampu melaksanakan pembinaan ASN secara transparan dan akuntabel.  “Sehingga dapat beradaptasi dan  dipercaya,” tuturnya.  (*)