TIMES JAKARTA, JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Khairunas mengadakan media gathering bersama sejumlah awak media sebagai perkenalan dirinya sebagai pimpinan baru di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag yang baru dilantik pada 9 Mei 2025 lalu. 

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Kemenag Khairunas memaparkan langkah strategis Itjen Kemenag dalam hal pengawasan internal melalui tagline "Pengawasan Berdampak: Solutif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan" kepada awak media pada Rabu (28/5/2025). 

Irjen Kemenag Khairunas menyampaikan, penjabaran dari Pengawasan Berdampak ini akan berfokus pada tiga pilar utama yaitu Solutif, Kolaboratif dan Berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya untuk menemukan kesalahan. 

“Pengawasan harus mampu menghadirkan solusi, menjadi mitra strategis, dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Namun, jika ditemukan pelanggaran serius, kami siap mengambil langkah tegas dan terukur,” ucapnya. 

Sebagai Irjen Kemenag yang belum genap 1 bulan, Irjen Kemenag Khairunas menegaskan komitmen Pengawasan Berdampak telah diterapkan secara konkret dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H/2025 M.

“Salah satu inisiatif utamanya adalah penerapan Immediate Corrective Action terhadap sejumlah temuan layanan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jemaah. Pengawasan yang kami lakukan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi langsung diikuti dengan aksi korektif di lapangan,” ungkapnya. 

“Kami mendorong agar seluruh penyedia layanan bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kontrak dan menjaga kualitas pelayanan,” sambungnya.

Saat ini, Itjen sedang menginisiasi adanya pembangunan Dashboard Layanan Haji, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk membantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam mengelola pergerakan jemaah, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Khairunas menjelaskan, dashboard ini adalah langkah awal menuju digitalisasi layanan haji yang lebih efisien dan transparan. Efektivitas layanan ini perlu didukung oleh sistem data yang terintegrasi, akurat, dan selalu diperbarui. 

“Maka saya minta seluruh pihak, baik di tanah air maupun Arab Saudi, untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebagai fondasi utama keberhasilan layanan ini,” tandasnya. (*)