TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyuarakan keprihatinan mendalam atas terus bertambahnya korban sipil di Gaza akibat serangan brutal militer Israel.

Ia menilai kondisi saat ini sudah mengarah pada tindakan genosida yang nyata dan menyerukan komunitas internasional, termasuk lembaga-lembaga dunia serta organisasi masyarakat sipil, untuk segera bersatu dan mengambil langkah konkret demi menghentikan tragedi kemanusiaan tersebut.

Hidayat menyoroti sistem distribusi bantuan kemanusiaan yang dikendalikan oleh militer Israel dan Amerika Serikat. Ia menyebut mekanisme tersebut justru menjadi alat pembantaian baru terhadap warga Gaza yang sedang mencari makanan, bukan sebagai jalur penyelamatan.

"Bantuan yang seharusnya menyelamatkan, justru jadi jebakan mematikan. Lembaga yang dibentuk AS dan Israel gagal menjalankan fungsi kemanusiaan," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Ia mendukung seruan lebih dari 170 organisasi sipil, termasuk Amnesty International, yang mendesak agar sistem penyaluran bantuan saat ini dihentikan dan dikembalikan pada prinsip-prinsip yang diatur PBB.

HNW secara khusus menekankan pentingnya mengaktifkan kembali peran UNRWA—lembaga PBB yang selama ini terbukti efektif dalam menyalurkan bantuan di Palestina namun dihentikan operasionalnya oleh Israel.

Menurut data yang ia sampaikan, lebih dari 500 warga Palestina tewas dan sekitar 4.000 lainnya terluka dalam peristiwa penyaluran bantuan kemanusiaan.

"Bahkan hari ini saja, sejak fajar, 109 warga tewas hanya karena mengantre bantuan. Ini di luar batas kemanusiaan," ucapnya.

Lebih lanjut, Hidayat juga mengutip laporan media Israel Haaretz yang memuat pengakuan tentara Israel bahwa mereka diperintahkan menembak warga sipil yang mengantre bantuan.

"Ini memperlihatkan bahwa tindakan pemerintah Israel di bawah Netanyahu juga mulai dipersoalkan dari dalam negeri mereka sendiri."

Hidayat juga mengangkat pernyataan Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, yang menyebut pembantaian terhadap warga sipil sebagai pelanggaran berat hukum internasional dan HAM. Ia mendukung seruan Albanese agar Israel dikenai sanksi tegas, dikeluarkan dari keanggotaan PBB, dihentikan akses senjata militernya, dan mendesak pengakuan resmi terhadap Negara Palestina.

“Kata-kata sudah tidak cukup, dunia butuh bertindak nyata,” tegasnya.

Hidayat juga mendorong Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), PBB, dan Liga Arab untuk segera menindaklanjuti keputusan-keputusan mereka terhadap Israel dan Perdana Menteri Netanyahu.

“Keadilan harus ditegakkan. Genosida terhadap bangsa Palestina harus dihentikan demi menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban dunia.”

Di sisi lain, ia menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi tidak hanya membahas kerja sama bilateral, seperti kampung haji, tetapi juga membawa misi konstitusional Indonesia untuk mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Saya berharap Presiden Prabowo dapat mengajak Saudi dan negara-negara lain untuk bersama-sama mengambil langkah nyata menghentikan perang dan genosida di Gaza, serta memastikan bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan lainnya dapat masuk tanpa hambatan,” ucapnya.(*)