TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di tengah tekanan kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, melangkah ke pusat kekuasaan dengan agenda penting: memperjuangkan kelanjutan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Tepian.

Didampingi Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, Andi Harun bertemu Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, di Kantor Kementerian PU Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan program-program vital penanggulangan banjir tidak tersendat di tengah kebijakan fiskal yang ketat. Dalam audiensi tersebut, Andi Harun secara lugas memaparkan sejumlah proyek pengendalian banjir yang telah masuk dalam skema pembangunan strategis.

“Pengendalian banjir bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga fondasi pembangunan ekonomi dan sosial Samarinda,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap rencana optimalisasi Waduk Lempake, pembangunan sheetpile Sungai Karang Mumus, revitalisasi sistem drainase perkotaan, pembangunan kolam retensi, hingga pembuatan pintu air. Program-program tersebut, lanjut Andi Harun, sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan anggaran dari pusat, terlebih setelah adanya kebijakan TKD yang berpotensi memangkas ruang fiskal daerah.

Perjuangkan Infrastruktur Pengendalian Banjir (FOTO: Pringgo for TIMES Indonesia)

Menteri PU, Dodi Hanggodo, menyambut positif langkah proaktif Pemerintah Kota Samarinda. Ia menilai upaya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Samarinda sejalan dengan agenda nasional penguatan ketahanan iklim dan peningkatan daya saing daerah, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian siap memberikan dukungan penuh terhadap program pengendalian banjir Samarinda,” ujarnya, memberikan sinyal politik yang kuat.

G. Budisatrio Djiwandono turut memainkan peran penting dalam pertemuan itu. Kehadirannya sebagai legislator pusat dari Kalimantan Timur memperkuat posisi tawar Samarinda dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Dukungan politik lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan program strategis tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas.

Di akhir pertemuan, Andi Harun menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PU Dodi Hanggodo serta G. Budisatrio Djiwandono atas dukungan dan kepeduliannya terhadap pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi komitmen bersama untuk menghadirkan kota yang tangguh terhadap bencana dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim,” ucapnya.

Langkah Andi Harun ini mencerminkan strategi pemerintahan daerah yang tidak pasif menunggu, melainkan aktif memperjuangkan kepentingan kota di forum nasional. Di tengah keterbatasan fiskal, diplomasi pembangunan menjadi kunci keberlanjutan proyek-proyek vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. (d)