TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadan 2025, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Program ini akan dimulai pada 24 Februari hingga akhir Maret 2025.

Strategi Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa GPM digelar secara nasional untuk memastikan masyarakat mendapatkan harga pangan yang wajar dan stabil. “Mulai 24 Februari sampai akhir Maret 2025, pemerintah akan gotong royong bersama BUMN dan swasta akan menggelar operasi pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dalam upaya ini, pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Perdagangan, BUMN pangan, serta asosiasi sektor pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah untuk menstabilkan dan menurunkan harga pangan menjelang Ramadan 2025.

Komoditas Strategis dalam GPM

Dalam operasi pasar murah ini, beberapa komoditas strategis akan disediakan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Berikut rincian kuantitas yang akan disalurkan:

• Minyak Goreng Minyakita: 70 ribu kiloliter (50 ribu kiloliter dari Bulog dan 20 ribu kiloliter dari ID FOOD)

• Gula Konsumsi: 50 ribu ton (43 ribu ton dari PTPN dan 7 ribu ton dari ID FOOD)

• Bawang Putih: 20 ribu ton oleh 21 pelaku usaha

• Daging Kerbau Beku: 19 ribu ton (10 ribu ton dari PT Berdikari dan 9 ribu ton dari PT PPI)

• Beras: 100 ribu ton yang akan disalurkan oleh Bulog

Secara keseluruhan, total distribusi pangan dalam GPM tahun ini mencapai 189 ribu ton, termasuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, serta tambahan 70 ribu kiloliter Minyakita.

Jaringan Distribusi Luas hingga ke Daerah

GPM akan dilaksanakan setiap hari dengan melibatkan dinas pangan, dinas perdagangan, serta dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) akan turut mendukung pengawasan di 34 provinsi.

Beberapa BUMN yang terlibat dalam distribusi ini meliputi Perum Bulog, ID FOOD, dan PT Pos Indonesia dengan jaringan lebih dari 4.500 kantor di seluruh Indonesia.

Sementara dari sektor swasta, jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk akan berpartisipasi, ditambah 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

Pengawasan Ketat untuk Cegah Penyimpangan Harga

Untuk memastikan harga tetap sesuai ketetapan, Satgas Pangan Polri akan bertindak sebagai pengawas utama dalam operasi pasar ini.

“Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” tegas Arief.(*)