TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pemerintah telah bekerja maksimal dalam menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Namun, ia mengakui proses penyaluran bantuan di lapangan menghadapi tantangan besar, terutama akibat kondisi medan yang sulit dijangkau.

Menurut Eddy, hambatan geografis dan kerusakan infrastruktur membuat distribusi bantuan tidak dapat dilakukan secara instan ke seluruh wilayah terdampak. Karena itu, pemerintah masih memerlukan waktu untuk memastikan bantuan sampai ke semua lokasi bencana.

“Upaya yang dilakukan sudah sangat maksimal. Presiden Prabowo bergerak cepat dan seluruh jajaran pemerintah turut dikerahkan untuk penanganan bencana ini,” ujar Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Terkait wacana penetapan status bencana nasional, Eddy menjelaskan bahwa terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kondisi ketika pemerintah daerah tidak lagi mampu menjalankan fungsi penanganan bencana atau mengalami lumpuhnya pemerintahan.

Dalam situasi saat ini, kata dia, pemerintah daerah di wilayah terdampak masih menjalankan peran dan fungsinya, meski sejumlah fasilitas publik dan infrastruktur mengalami kerusakan akibat bencana.

“Secara faktual, penanganan yang dilakukan sudah berskala besar dan masif. Pola penanganannya bahkan menyerupai penanganan saat status bencana nasional ditetapkan,” katanya.

Eddy menambahkan, Indonesia merupakan negara yang kerap menghadapi berbagai jenis bencana dengan karakteristik yang berbeda-beda. Banjir bandang di Sumatera, misalnya, menyebabkan terputusnya akses transportasi, komunikasi, hingga pasokan listrik, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih kompleks.

Ia pun menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan korban serta percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, proses pemulihan harus segera dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

“Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan masyarakat dan memastikan tahapan pemulihan bisa dilaksanakan secepat mungkin,” ucapnya. (*)