TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah pelibatan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai pelaksana utama dapur MBG melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida Farichah mengatakan koperasi desa dapat menjadi motor pelaksana dapur MBG sekaligus penggerak ekonomi lokal. Ia menilai, potensi Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia bisa dimaksimalkan untuk memastikan setiap anak di daerah, termasuk di kepulauan, mendapatkan akses gizi yang merata.

“Koperasi Desa bisa menjadi pelaksana SPPG. Bahkan koperasi yang sudah eksisting seperti koperasi nelayan dan koperasi perempuan atau ibu-ibu PKK bisa mendirikan dapur MBG,” ujar Farida dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Perluasan Program hingga Daerah Kepulauan

Farida menyampaikan hal itu usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buru, Maluku, wilayah yang disebutnya masih belum memiliki dapur MBG. Ia menekankan bahwa daerah kepulauan harus mendapat perhatian khusus agar tidak tertinggal dari wilayah lain dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

“Saya ingin memastikan bahwa anak-anak di daerah kepulauan seperti Buru juga merasakan manfaat program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah hadir untuk memastikan pemerataan, termasuk akses terhadap pangan bergizi,” ujarnya.

Saat ini, dua Kopdes Merah Putih di Kabupaten Buru telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG, dan sebanyak 82 titik lainnya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Program ini, kata Farida, menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.

Kopdes Sebagai Pusat Rantai Pasok dan Produksi Pangan

Selain menjadi pelaksana dapur MBG, Kopdes Merah Putih juga diarahkan untuk menjadi pemasok bahan pangan lokal bagi dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing. Dengan begitu, rantai pasok pangan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM desa.

Farida menyebut pemerintah saat ini tengah berproses membangun lebih dari 80 ribu titik gerai, gudang, dan sarana pendukung Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buru. Infrastruktur ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang produktif dan mandiri.

“Tujuan utama dari program ini adalah menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai pusat ekonomi masyarakat desa di seluruh Indonesia,” tegas Farida.

Pentingnya Pemetaan dan Inventarisasi Aset

Dalam kunjungannya ke Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Farida juga menyoroti pentingnya pendataan aset dan pemetaan lokasi usaha. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih.

“Pendataan aset sangat penting agar pembangunan dapat berjalan optimal, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa,” katanya.

Farida pun mengajak pengurus Kopdes Merah Putih setempat untuk segera melakukan inventarisasi tanah dan menentukan titik strategis untuk pengembangan usaha koperasi di wilayah kepulauan.

Gotong Royong dan Konsolidasi Lintas Dinas

Farida menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG dan penguatan Kopdes Merah Putih membutuhkan sinergi lintas dinas serta semangat gotong royong. Ia berharap Dinas Koperasi Kabupaten Buru dapat berperan aktif dalam mengawal program tersebut agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan bergizi, tapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi lokal yang kokoh, dari desa untuk Indonesia,” ujarnya.

Kopdes Wayame Jadi Percontohan

Selain di Kabupaten Buru, Farida juga meninjau Kopdes Merah Putih Wayame di Ambon, yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang dan gerai koperasi. Menurutnya, keberadaan gudang dan pusat distribusi ini akan mempercepat arus logistik dan memperluas jangkauan layanan koperasi di wilayah kepulauan Maluku.

Ia berharap Kopdes Wayame bisa menjadi percontohan model koperasi modern berbasis komunitas, yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada pelayanan sosial masyarakat.

Dukungan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi menyambut baik inisiatif Kementerian Koperasi dalam mengintegrasikan program MBG dengan penguatan Kopdes Merah Putih. Ia menilai, program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya UMKM dan lapangan kerja baru di daerah.

“Program MBG ini bisa menjadi peluang kolaborasi nyata antara koperasi dan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada gizi, tapi juga kesejahteraan,” ujar Ikram.

Dengan sinergi lintas kementerian, daerah, dan koperasi desa, program Makan Bergizi Gratis kini bukan hanya soal nutrisi, melainkan tentang keadilan ekonomi dari desa hingga kepulauan. (*)