TIMES JAKARTA, JAKARTA – v class="ds-markdown ds-markdown--block" style="--ds-md-zoom:1.143">

Sebuah survei terbaru mengungkapkan dukungan masif masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. 

Riset Litbang Kompas menunjukkan 94,4% responden menyetujui program ini sebagai solusi mengatasi putus sekolah dan kemiskinan. Pemerintah menargetkan 65 sekolah pertama akan beroperasi pada Juli mendatang.

Temuan Survei
Hasil survei Litbang Kompas periode 7-12 April 2025 yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan:

• 94,4% masyarakat mendukung Program Sekolah Rakyat

• 28,2% menyatakan sangat setuju

• 83,9% yakin program ini efektif atasi putus sekolah dan kemiskinan

“Program pemerintah ini mendapat dukungan dari publik. Selain didukung, keyakinan dan optimisme tinggi. Program Sekolah Rakyat ini akan berhasil mencapai tujuannya, memberi kesempatan pendidikan, mengatasi putus sekolah dan solusi mengatasi kemiskinan,” kata peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati dalam audiensi antara pimpinan Kompas TV dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/5/2025).

Respons Pemerintah
Mensos Gus Ipul merespons positif temuan ini dengan mengungkapkan:

• 65 titik lokasi akan siap beroperasi Juli 2025

• Kapasitas awal 6.000 siswa

• Arahan Presiden untuk ekspansi hingga 200 sekolah (100 APBN, 100 swasta)

Gus Ipul mengungkap bahwa program ini menawarkan model pendidikan holistik berbasis asrama dengan fasilitas berupa: Laboratorium modern; Ruang olahraga; Pelatihan keterampilan; Kurikulum khusus yang mengakomodasi keragaman potensi siswa. 

Terkait kurikulum, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang dirancang khusus oleh Kemendikdasmen dengan mengedepankan asas kesetaraan dan pengembangan potensi. "Kalau burung, jangan disuruh berenang. Sapi jangan disuruh terbang. Anak-anak kita punya keunikan sendiri. Ada yang ukurannya burung, kucing, sapi, semua punya keunggulan masing-masing," tegas Gus Ipul.

Meski didukung, Dewi mengingatkan beberapa tantangan. Terutama soal sosialisasi teknis program yang belum merata dan perlunya pendekatan berbeda tiap daerah. Program ini diprediksi akan menjadi terobosan signifikan dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Keberhasilan implementasi Juli nanti akan menjadi ujian awal bagi kebijakan prioritas pemerintah ini.