TIMES JAKARTA, JAKARTA – Munas pertama Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Jumat (2/5/2025).

Dalam sambutannya, Brian menekankan bahwa ADAKSI merupakan organisasi profesi dosen ASN yang memiliki peran strategis dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Saya sebelum menjadi menteri membaca-baca soal organisasi ini. Sangar ADAKSI ini," ujar Brian Yuliarto, mengapresiasi peran ADAKSI dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan dosen ASN.

Munas yang berlangsung dari 2 hingga 4 Mei 2025 di Jakarta ini dirancang sebagai forum strategis untuk membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan dosen ASN. 

Salah satu isu utama yang dibahas dalam Munas adalah perjuangan pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN.

Meskipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tukin di Lingkungan Kemendiktisaintek telah diterbitkan, implementasinya belum mencakup semua dosen ASN. Hal ini disebabkan oleh pengklusteran perguruan tinggi negeri (PTN) yang menyebabkan perbedaan dalam pemberian tukin.

Koordinator Nasional ADAKSI, Anggun Gunawan, menegaskan bahwa perjuangan untuk tukin for all tetap berlanjut. "Siapa pun menterinya, ADAKSI tetap berjuang untuk tukin for all. Hal ini akan menyelamatkan mahasiswa dari kenaikan UKT, memberikan keadilan buat semua dosen, dan menciptakan relasi yang sehat antara PTN dan PTS," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Slamet Widodo, anggota Koordinator Wilayah Jawa Timur, menyatakan bahwa Munas ini adalah momentum yang baik. "Ke depannya ADAKSI dapat menjadi mitra yang dapat menyumbangkan masukan berharga bagi pendidikan tinggi," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sam Ardi, anggota ADAKSI dari Jawa Timur. "Timing Munas memang sama dengan Hari Pendidikan Nasional. Karena peradaban suatu bangsa dimulai dari pendidikan," katanya.

ADAKSI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencairkan tukin bagi seluruh dosen ASN tanpa diskriminasi, guna mewujudkan keadilan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. (*)