TIMES JAKARTA, JAKARTA – Untuk kali pertama diplomat tinggi Israel, yakni Menteri Luar Negeri, Yair Lapid akan berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) sekaligus meresmikan kedutaan Israel dan konsulat di Abu Dhabi, minggu depan.

Kementerian Luar Negeri Israel seperti dilansir Al Jazeera mengabarkan, kunjungan pertama bagi diplomat Israel ke UEA ini untuk menindaklanjuti normalisasi hubungan antar kerua negara yang dimulai tahun lalu.

UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Palestina mengutuk normalisasi tersebut, dan mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan besar oleh negara-negara Arab dan merusak upaya menuju penentuan nasib sendiri Palestina.

Sejak kesepakatan itu ditandatangani September tahun lalu, UEA, negara kaya minyak dengan pengaruh regional yang cukup besar, telah menandatangani sejumlah besar kesepakatan bisnis dengan Israel.

Kedua negara telah sepakat untuk mengabaikan persyaratan visa bagi warga negara masing-masing dan menandatangani sejumlah perjanjian bilateral di bidang investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, dan telekomunikasi.

Pemerintah baru di Israel dan Amerika Serikat mengatakan mereka berharap untuk mencapai kesepakatan serupa dengan negara-negara Arab lainnya.

Sebelum ada Perjanjian Abraham, hanya Mesir dan Yordania lah negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Lapid adalah kekuatan pendorong di belakang pemerintah baru Israel yang dilantik seminggu lalu setelah mengakhiri rekor 12 tahun pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri.

Netanyahu adalah kekuatan pendorong di balik Kesepakatan Abraham. Sudan mengikutinya awal tahun ini.

UEA pulalah negara Teluk Arab pertama yang mengumumkan hubungan aktif dengan Israel. Arab Saudi telah melunakkan sikapnya terhadap Israel tetapi menolak untuk menormalkan hubungan.

Orang-orang Israel telah berbondong-bondong ke UEA sejak kesepakatan dicapai baik untuk menikmati negara maupun untuk mendapatkan keuntungan dari UEA menjadi pusat perjalanan utama yang memungkinkan perjalanan selanjutnya lebih mudah.

Tak lama setelah kesepakatan tercapai, pemerintahan Trump mengizinkan penjualan 50 jet tempur F-35 canggih ke UEA, yang akan menjadikannya negara kedua di Timur Tengah, setelah Israel, yang memperolehnya.

Namun Pemerintahan Biden menunda kesepakatan itu pada Januari 2021 lalu setelah mendapat kritik keras dari Demokrat di Kongres, yang berpendapat bahwa penjualan itu terlalu cepat dan tanpa transparansi yang memadai.

Tetapi pada bulan April 2021 pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk melanjutkan penjualan senjata senilai $23 miliar, dengan mengatakan akan bekerja sama dengan UEA untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan hukum perang.

UEA dan Bahrain menandatangani Kesepakatan Abraham pada September tahun lalu diikuti oleh Maroko pada bulan Desember. Pemerintah transisi Sudan secara resmi juga menjalin hubungan diplomatik pada Januari tahun ini.

Kesepakatan itu mematahkan konsensus bertahun-tahun di antara sebagian besar negara Arab yang mengatakan pengakuan resmi apa pun atas Israel bergantung pada akhir pendudukan wilayah Palestina dan pembentukan solusi dua negara di perbatasan 1967.

Otoritas Palestina (PA), yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki, mundur dari kepemimpinannya dalam pertemuan Liga Arab sebagai protes dan memanggil duta besar mereka untuk UEA dan Bahrain. Namun, setelah kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, Otoritas Palestina mengembalikan kedua duta besar tersebut. (*)