TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) secara bertahap terus menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk mempercepat penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), pada April 2021 lalu.

Program relokasi permukiman dilaksanakan sebanyak 2.214 unit rumah tersebar di 20 lokasi di NTT dan NTB.

Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan huntap untuk Provinsi NTT meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk NTB tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Bima 185 unit.

Penyelesaian pembangunan Huntap Pasca Bencana di Provinsi NTT sebagaimana persetujuan Menteri PUPR RI, dilaksanakan dengan skema Kontrak Tahun Jamak (MYC) tahun 2021-2022.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto mengatakan hingga pertengahan Januari 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Khusus, Ditjen Perumahan telah menyelesaikan huntap di 2 lokasi sebanyak 223 unit, yakni Desa Oyang Barang, Kabupaten Flores Timur 50 unit dan Desa Waisesa, Kabupaten Lembata 173 unit.

“Diharapkan sampai Februari dapat diselesaikan lagi 12 lokasi, sedangkan sisanya 6 lokasi yakni 5 lokasi di Kabupaten Alor dan 1 lokasi di Sumba Timur masih terkendala akses dan kondisi lokasi sangat sulit, terutama pada ketika turun hujan. Diharapkan seluruhnya selesai pada bulan Maret 2022,” tutur Widiarto.

Dukungan hunian untuk masing - masing penerima bantuan berupa rumah tipe 36 dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti sarana air bersih dan sanitasi (komunal), fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah, yang disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Selain dukungan prasarana di kawasan relokasi permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI juga mendapat penugasan untuk merehabilitasi fasilitas umum dan bangunan perkantoran terdampak Badai Siklon Tropis Seroja. Penanganan dikerjakan di 348 lokasi tersebar di Provinsi NTT 339 lokasi dan NTB 9 lokasi meliputi rehabilitasi jaringan air minum, dan perbaikan atap/plafon gedung Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya rehabilitasi prasarana pendidikan seperti Universitas Cendana, Politeknik Negeri Kupang, dan Politeknik Pertanian Negeri Kupang; perbaikan sarana ibadah seperti gereja dan masjid/mushola; bangunan milik TNI seperti kantor Kodim, Koramil, dan asrama prajurit; bangunan milik Polri seperti Mako Brimob NTT, kantor, Klinik Teratai, dan barak prajurit.

“Kegiatan yang masih dalam penyelesaian untuk prasarana infrastruktur permukiman seperti jaringan air minum, sanitasi, jalan lingkungan di 18 lokasi diharapkan dapat selesai pada Februari atau selambatnya Maret 2022,” kata Kasatgas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR RI ini. (*)