TIMES JAKARTA, JAKARTA – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindak Edy Mulyadi karena dinilai telah melecehkan dan merendahkan masyarakat Kalimantan. Yakni melalui pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat buang jin buang anak. 

"Kami meminta agar Kapolri menindak tegas," tegas Sekjen MADN Yakobus Kumis dalam konferensi pers di Media Center, Gedung DPR RI, Senayan, Selasa 25 Januari 2022.

Menurutnya, apa yang disampaikan Edy Mulyadi penuh kebencian dan bernada mengadu domba. Pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak juga pernyataan sepihak yang bernuansa hoaks karena tidak tidak berdasarkan data dan fakta.

Yakobus menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disepakati bersama harus dihormati. Yakni dengan memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan. Sebab, pemindahan Ibu kota pastilah melalui proses kajian yang matang. 

"Mari kita bela untuk keadilan, menegakkan kebenaran di bumi Indonesia ini. Kami berharap supaya kepada yang lain ini menjadi pelajaran," kata Yakobus.

Senada, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Kalimantan Barat Lasarus juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas Edy Mulyadi. Terlebih secara jelas, Edy Mulyadi yang disebutnya caleg gagal PKS menyatakan Kalimantan dengan kata-kata yang tidak pantas.

"Tempat jin buang anak, genderuwo, monyet dan seterusnya, tentu ini sangat menyinggung perasaan masyarakat," ucap Lasarus. 

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI itu mengajak masyarakat Kalimantan untuk memberikan kesempatan kepada aparat untuk memproses secara hukum Edy Mulyadi. Bukan melakukan tindakan-tindakan sepihak yang justru akan merugikan diri-sendiri.  "Jangan sampai masyarakat melakukan cara sendiri," kata dia.

Lasarus sudah mengetahui jika Edy Mulyadi telah menyampaikan permintaan maaf. Namun ia melihat cara penyampaiannya masih kurang sopan, apalagi yang menjelaskan adalah orang lain. Hal itu disebutnya sebagai kebiasaan dari Edy Mulyadi yang penuh kontroversi. 

"Sudah berbuat salah, minta maaf salah. Kali ini berurusan dengan masyarakat Kalimantan, kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja," kata Lasarus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini menyikapi kontroversi Edy Mulyadi. (*)