TIMES JAKARTA, JAKARTA – Facebook menghapus halaman jaringan militer Myanmar yang terkait dengan salah satu dari beberapa organisasi terkait militer yang dilarang pada tahun 2018.

Penghapusan itu dilakukan karena ada pelanggaran kebijakan raksasa media sosial  itu dimana ada larangan organisasi yang mempromosikan atau terlibat dalam kekerasan dan kebencian.

"Kami memantau dengan cermat peristiwa politik di Myanmar, saat terungkap dan mengambil langkah tambahan untuk menghentikan misinformasi dan konten yang bisa memicu ketegangan lebih lanjut saat ini. Kami kemudian menghapus konten yang melanggaran aturan kami tentang kekerasan. Perkataan yang mendorong kebencian dan kesalahan informasi yang berbahaya. Ini termasuk menghapus informasi yang salah yang melegitimasi hasil pemilu November," kata Direktur Kebijakan Publik Negara Berkembang APAC di Facebook, Rafael Frankel seperti dilansir di Myanmar Times.

Facebook pernah melarang 20 individu dan organisasi militer Myanmar pada tahun 2018, termasuk Jendral Senior Min Aung Hlaing dan jaringan televisi militer Myawaddy.

Larangan itu tetap berlaku dengan individu dan organisasi tidak bisa hadir di Facebook.

Platform berita dan media milik militer lainnya, Tim Informasi Tatmadaw, tidak ditunjuk pada 2018 dan tetap bisa diakses di Facebook.

Tatmadaw (militer) ini pada 1 Februari lalu mengumumkan keadaan darurat di Myanmar, dimana saluran telepon dan layanan internet untuk sementara terputus, dan kini telah nomal kembali.

Ratusan Anggota Parlemen Ditahan

Sementara itu sampai hari ini setidaknya ada 400 anggota parlemen Myanmar sampai kini masih ditahan, terkurung di kompleks perumahan  pemerintah di Naypyidaw.

Dilansir Al Jazeera, kompleks itu dijaga berlapis. Di dalam kompleks polisi melakukan penjagaan, sedangkan di luar pagar dijaga tentara.

Ratusan anggota Parlemen Myanmar itu tetap  berada di "pusat penahanan terbuka" di ibukota negara itu sejak militer merebut kekuasaan dan menahan politisi senior termasuk pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.

Salah satu legislator mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia dan sekitar 400 anggota parlemen lainnya bisa  berbicara satu sama lain di dalam kompleks perumahan pemerintah mereka dan berkomunikasi dengan daerah pemilihan mereka melalui telepon. Tetapi tidak diizinkan meninggalkan kompleks di Naypyidaw.

Legislator itu mengatakan, para politisi yang terdiri dari anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dan berbagai partai kecil, menghabiskan malam tanpa tidur karena khawatir mereka akan dibawa pergi.

"Kami harus tetap terjaga dan waspada," kata legislator tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama karena khawatir akan keselamatannya.

Anggota parlemen lain yang dikutip oleh AFP mengatakan dia juga "sangat khawatir" dan menggambarkan kompleks itu sebagai "pusat penahanan terbuka". “Kami tidak diizinkan keluar,” katanya.

Kini Facebook menghapus halaman jaringan militer Myanmar karena terkait dengan salah satu  dari beberapa organisasi terkait militer yang dilarang pada tahun 2018 yang menyajikan atau terlibat dalam kekerasan dan kebencian. (*)