TIMES JAKARTA, KARAWANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Program perumahan subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Polri adalah langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Menteri Ara.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," ujar Menteri Ara.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Progres pembangunan rumah, yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan data dari BP Tapera, per bulan Oktober 2024–3 Maret 2025 sebanyak 118 ribu unit.

Selain itu, Menteri Ara juga menekankan pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman. "Saya sangat menekankan bahwa pengembang harus bertanggung jawab. Jika pengembang bertanggung jawab, maka penghuni pasti bahagia. Ini sangat menentukan kualitas perumahan yang kita bangun," tegasnya.

Menteri Ara juga menyoroti bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, sektor properti diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Jawa Barat maupun secara nasional.

Selain itu, Menteri Ara juga mengapresiasi percepatan perizinan dalam sektor perumahan, termasuk proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat di beberapa daerah seperti Pontianak dan Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pengurusan PBG di Pontianak dan Kubu Raya bisa selesai dalam waktu 10 menit.

"Pelayanan publik di Indonesia sangat progresif. Saya pikir ini fenomena baru dalam pelayanan publik," ujar Menteri Ara. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pemerataan, Polri juga tengah mengkoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personil Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya. (*)