TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada masyarakat dunia untuk membangun tatanan global baru yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dengan menjadikan Pancasila sebagai pijakan utama.

Dalam seminar internasional memperingati 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025), Megawati menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi nasional Indonesia, melainkan falsafah universal yang dapat menjembatani berbagai perbedaan ideologi, ras, maupun kepentingan ekonomi antarbangsa.

“Dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan,” ujar Megawati, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta.

Megawati mengutip pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) saat berpidato di Sidang Umum PBB tahun 1960, di mana Bung Karno mempersembahkan Pancasila sebagai dasar moral untuk membangun dunia yang adil dan damai.

Menurut Megawati, Pancasila memiliki peran penting sebagai etika global, yakni menyeimbangkan antara dunia material dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

“Dunia membutuhkan nilai universal baru yang tidak berakar pada kekuasaan, tetapi pada kemanusiaan,” katanya.

Krisis Global dan Pentingnya Nilai Moral

Megawati menilai, di tengah krisis moral global, ketimpangan digital, dan konflik geopolitik seperti perang Rusia–Ukraina serta krisis di Timur Tengah, dunia semakin membutuhkan dasar moral yang kuat.

Ia juga menyoroti isu Palestina sebagai simbol perjuangan kemerdekaan dan kemanusiaan yang belum tuntas. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan.

Untuk mewujudkan dunia yang berkeadilan, Megawati menegaskan perlunya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar benar-benar demokratis dan mewakili seluruh bangsa.

Ia mengingatkan bahwa Bung Karno sudah menyerukan pentingnya demokratisasi di PBB dengan menghapus hak veto, agar semua negara memiliki kedudukan yang setara.

Pandangan ini sejalan dengan United Nations Reform Agenda 2024, yang mencatat lebih dari 70 negara anggota mendukung penghapusan atau pembatasan hak veto karena dianggap menghambat penyelesaian berbagai konflik kemanusiaan di dunia, termasuk di Gaza dan Ukraina.

Megawati menegaskan, membangun dunia baru yang adil dan damai sebagaimana diimpikan Bung Karno hanya dapat dilakukan jika nilai moral ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan dan kemajuan teknologi.

“Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” kata Presiden ke-5 RI itu. (*)