TIMES JAKARTA, MOJOKERTO – Menteri Sosial RI (Mensos RI), Saifullah Yusuf mengunjungi Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukannya dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang rencananya diluncurkan tahun ini.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa inisiatif pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Mensos Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi usulan Sekolah Rakyat di gedung UPT Pesanggrahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mojopahit, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (13/4/2025).

Untuk program ini, Kabupaten Mojokerto menyiapkan dua lokasi, termasuk gedung UPT PMKS Mojopahit ini untuk program jangka pendek, dan lahan di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, untuk pengembangan jangka panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum pelaksanaan program SR.

"Kami fokus pada identifikasi gedung-gedung yang akan direnovasi dan direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Persiapan ini harus dilakukan dengan teliti agar Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi," jelasnya, Minggu (13/4/2025).

Salah satu aspek krusial dalam persiapan ini, lanjut Gus Ipul, adalah survei lahan. Kementerian menargetkan lahan minimal 5 hektar untuk setiap sekolah, dengan rekomendasi ideal 6 hektare agar dapat menampung hingga 1.000 siswa serta fasilitas asrama dan perumahan guru.

"Lahan yang luas sangat penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang memadai," tambah Saifullah.

Kesiapan Sekolah Rakyat di Mojokerto

Gus Ipul menyebut, lebih dari 250 proposal telah ia terima dari berbagai daerah, termasuk Mojokerto, dan kementerian sedang dalam proses verifikasi usulan tersebut. Ia berharap, dengan persiapan yang baik, Sekolah Rakyat di Mojokerto dapat segera dimulai.

"Kami telah menerima informasi bahwa gedung yang ada di sini sudah memadai untuk memulai dua rombongan belajar. Ini merupakan langkah awal yang baik," ungkapnya.

Lanjut Gus Ipul, persiapan sumber daya manusia juga telah dirancang dengan matang. Kementerian Sosial memprioritaskan rekrutmen guru dari ASN lokal yang ada di Mojokerto. Jika tidak mencukupi, akan dilanjutkan dengan perekrutan guru PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru.

"Kami membentuk empat satuan tugas untuk memastikan persiapan berjalan optimal. Mulai dari satgas sarana prasarana, kurikulum, rekrutmen guru, hingga rekrutmen siswa. Semua bekerja secara simultan," terang Gus Ipul.

Kriteria siswa yang dapat mengakses Sekolah Rakyat juga telah ditetapkan dengan ketat. Program ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam data tunggal ekonomi nasional.

"Tidak ada kompromi dalam hal ini. Sekolah Rakyat harus tepat sasaran untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.

Dukungan Pemkab Mojokerto

Sementara Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyatakan bahwa lahan yang siap untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto seluas 3,5 hektare dan ada rencana untuk memaksimalkan menjadi 6 hektare di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.

"Kami berkomitmen untuk mempersiapkan semua yang diperlukan agar Sekolah Rakyat di UPT PMKS Mojopahit dapat dimulai tahun depan," ujarnya.

Dengan persiapan yang cermat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak semua anak di Indonesia," pungkas Gus Barra. (*)