TIMES JAKARTA, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengingatkan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara benar-benar mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan pada pemilik lahan terdampak. Hal itu sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengejar tahapan pembangunan IKN Nusantara. 

Terlebih, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menargetkan agar perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-19 pada 17 Agustus 2024 nantinya berlangsung di IKN Nusantara. Hal itu disampaikan Puteri dalam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Otorita IKN, Senin, 6 Februari 2023.

"Saya minta Otorita IKN mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN kepada rumah tangga yang terdampak proyek ini. Kita harus tetap humanis dan jangan sampai ada pemaksaan kesepakatan," ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/2/2023).

"Karena beberapa warga yang lahannya terdampak mengaku nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding. Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, sehingga perlu ganti rugi yang sesuai," sambung anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IV itu.

Selain mengawal proses ganti rugi, Puteri juga mendorong Otorita IKN untuk mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif guna mengejar pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Hal ini karena porsi pembiayaan IKN dari APBN hanya 20 persen saja, sedangkan 80 persen sisanya merupakan investasi dari investor.

"Artinya, investasi swasta, skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pendanaan internasional, pendanaan kreatif itu menjadi tumpuannya. Untuk itu, Otorita IKN harus terus mengejar dan mensinergikan sumber-sumber pendanaan tersebut," kata Puteri.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono juga menyampaikan realisasi terkini atas pencapaian target investasi di IKN. Dikatakan bahwa pihaknya menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest yang hingga minggu lalu jumlahnya 142. 

"Dari 142 itu sekitar 90 itu mengkategorikan sebagai pihak-pihak yang serius. Dari jumlah ini nanti kami lanjutkan proses - proses bisnis. Apakah itu nantinya KPBU maupun skema lainnya.," ucap Bambang.

Ditekankan Puteri, Otorita IKN agar senantiasa berpedoman pada rencana tata ruang dalam penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang di wilayah IKN. Dimana semuanya harus jelas mana saja kawasan lindung dan mana saja kawasan budidaya. Hal ini harus benar-benar dipatuhi Otorita dalam penerbitan izin nanti. 

"Kewenangan ini harus dijaga betul supaya hati-hati dalam memberikan izin yang nantinya berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan keserasian pemanfaatan ruang di IKN," kata Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar itu berpesan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar IKN supaya tidak menimbulkan fenomena urban
sprawl akibat pembangunan yang tidak terencana dan tidak teratur.

"Kita harus belajar dari apa yang terjadi di wilayah Jabodetabek, yang dulu area sekitar Jakarta ini masih perkebunan. Tapi sekarang berubah 180 derajat menjadi kawasan terbangun yang didominasi kegiatan perumahan, perkantoran, dan jasa. Untuk itu, meski hal ini belum terjadi di IKN, tapi kita harus antisipasi dari sekarang," ujar Puteri. (*)