TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi digital di bidang Jasa Konstruksi melalui metodologi Building Information Modelling (BIM). Salah satu prinsip dasar penerapan metode BIM berbasis industri 4.0 adalah mencapai efisiensi yang tinggi, tepat waktu, tepat guna, dan kualitas produk yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono.

Ilustrasi pembangunan yang sudah mengadopsi pemanfaatan BIM (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menyampaikan pemanfaatan teknologi BIM ke depan akan menjadi mandatory tool dalam pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR.

“Dengan tugas yang semakin kompleks, banyak dan sumberdaya yang terbatas, teknologi BIM bisa membantu kita menjadi tool atau instrument untuk menghasilkan produk infrastruktur yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih berkualitas,” tutur Endra S. Atmawidjaja dalam konsolidasi secara virtual yang diselenggarakan Pusat Analisis Kebijakan (Pusaka) Kementerian PUPR tentang Upaya Perluasan Penerapan BIM pada Pembangunan Infrastruktur PUPR.

Payung hukum penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR RI saat ini terbatas untuk bangunan gedung negara dengan luas di atas 2000 m2 dan di atas 2 lantai sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri PUPR No 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Ke depan, penerapan BIM diharapkan tidak hanya pada bangunan gedung negara saja, tetapi dapat diterapkan di seluruh proyek infrastruktur PUPR.

“Kita akan rekomendasikan untuk memperluas Permen PUPR No 22 Tahun 2018 dengan sasaran pelaksanaan BIM di setiap Unit Organisasi Kementerian PUPR,” ujar Endra S. Atmawidjaja.

Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI Iwan Suprijanto mengatakan penerapan Road Map BIM Kementerian PUPR RI telah dimulai dari fase adopsi, digitalisasi, kolaborasi hingga integrasi sistem. Pada tahun 2024, diharapkan sudah terintegrasi dalam cloud system yakni cloud construction management, salah satu perwujudan integrasi proses konstruksi mulai dari perencanaan, perijinan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

“Saya berharap pemanfaatan BIM ke depan bukan hanya diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga operasional, tetapi juga mencakup pada tahap pengadaan barang dan jasa serta audit,” ujar Iwan Suprijanto.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  Nazib Faizal menekankan pentingnya work collaboration serta menyiapkan penggunaan drone untuk pembuatan peta 3 dimensi, penyimpanan data as built drawing dan neraca aset, serta infrastruktur berbasis teknologi informasi. Ia menambahkan bahwa Kementerian PUPR RI memilki potensi untuk dapat memperluas penerapan BIM melalui aplikasi BRAVO PUPR yang telah terverifikasi dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

BIM adalah metode dalam konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual berikut data teknisnya dan mensimulasikan seluruh informasi pada sebuah proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi. Pada metode BIM, informasi bangunan yang bisa diolah tidak hanya terbatas pada perancangan saja, tetapi juga selama dan setelah proses konstruksi.

Kementerian PUPR RI telah banyak mengadopsi pemanfaatan BIM dalam pembangunan infrastruktur diantaranya renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Stadion Manahan Solo, Pasar Atas Bukittinggi, Arena Aquatic Papua, Istora Bangkit Papua, Pasar Pariaman Sumatera Barat, Pasar Sukawati Gianyar Bali, Pasar Renteng Lombok Tengah, Pasar Legi Ponorogo, Pasar Sentral Gorontalo, Politeknik Negeri Malang dan IAIN Palu Sulawesi Tengah. (*)