TIMES JAKARTA – Komisi VII DPR RI menyoroti persoalan pengelolaan air di sektor industri yang dinilai belum berkeadilan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial serta lingkungan jangka panjang. Air diambil dari tanah Indonesia, rakyat disuruh membelinya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR menekankan pentingnya evaluasi izin pemanfaatan air industri di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengungkapkan, bahwa banyak perusahaan besar menggunakan air sebagai bahan baku produksi, sementara masyarakat di sekitar sumber air justru kesulitan mendapatkan akses air bersih. 

“Banyak warga di sekitar wilayah pengambilan air justru harus membeli air bersih. Padahal air diambil dari tanah mereka sendiri. Ini kan tidak masuk akal kalau kita biarkan terus,” ujar Chusnunia, dikutip, Rabu (12/11/25)

Chusnunia menyoroti ketimpangan antara korporasi dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Menurutnya, ratusan industri air minum dalam kemasan (AMDK) mengambil air tanah dalam jumlah besar, tetapi tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan pemulihan lingkungan. 

“Perusahaan air ini tidak membuat airnya sendiri. Mereka hanya mengambil dari tanah air kita, tapi produksinya makin hari makin besar. Sementara warga di sekitarnya justru kesulitan mendapatkan air bersih,” tegasnya.

Politisi PKB itu menilai, persoalan ini tidak hanya soal izin, tetapi juga tata kelola dan pengawasan di lapangan. Ia mengingatkan bahwa pengambilan air tanah secara masif tanpa regulasi yang ketat dapat menyebabkan penurunan muka tanah dan kekeringan lahan pertanian di sejumlah wilayah. 

“Ini ancaman nyata terhadap keberlanjutan lingkungan yang harus segera diantisipasi,” kata Chusnunia.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Industri Agro Kemenperin menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat kebijakan efisiensi air melalui penerapan teknologi hijau dan audit sumber daya.

“Kami mendorong industri melakukan water efficiency audit dan membangun sistem daur ulang air agar penggunaan sumber daya lebih efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BSKJI menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan standardisasi teknis dan mekanisme sertifikasi bagi industri pengolahan air limbah.

Langkah ini menjadi bagian dari penerapan green industry certificate yang menuntut setiap pabrik memenuhi kriteria efisiensi air dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Chusnunia menegaskan, regulasi pengelolaan air industri tidak boleh hanya berhenti pada penerbitan izin, tetapi harus berlanjut pada pengawasan dan transparansi data.

“Air adalah sumber kehidupan, bukan sekadar komoditas ekonomi. Negara harus hadir memastikan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Komisi VII DPR juga mendorong agar Kemenperin berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap izin pemanfaatan air tanah industri.

“Kita harus memastikan industri besar tidak mengambil air rakyat tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” tegas Chusnunia.

Indonesia saat ini memiliki lebih dari 700 pabrik air minum dalam kemasan dengan kapasitas produksi mencapai miliaran liter per tahun.

Sebagian besar beroperasi di sekitar sumber air tanah yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini, memunculkan desakan kuat dari DPR agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pemanfaatan air industri serta memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.