TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam sejarah ekonomi pembangunan daerah di Indonesia, tidak banyak tokoh yang mampu memadukan keilmuan, keberpihakan pada rakyat, dan keberanian dalam menentukan arah pembangunan seperti Prof. Ahmad Amiruddin. Lahir pada 25 Juli 1932, ia dikenal sebagai ahli kimia nuklir, namun kiprah terbesarnya justru ditorehkan dalam ranah kepemimpinan daerah. 

Sebagai Rektor Universitas Hasanuddin (1973–1982), lalu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (1983–1988 dan 1988–1993), serta menjadi Wakil Ketua MPR-RI (1992–1997), Ahmad Amiruddin tidak hanya mengelola administrasi, tapi merumuskan ulang arah pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan secara fundamental.

Kepemimpinan Ahmad Amiruddin hadir di tengah berbagai tantangan struktural: infrastruktur masih terbatas, ketimpangan wilayah cukup tajam, dan sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor agraris dan maritim dengan pola tradisional yang belum berorientasi pasar. 

Namun alih-alih mendorong model pembangunan yang eksploitatif atau terlalu sentralistik, beliau justru menawarkan konsep ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Ia memperkenalkan tiga prinsip utama: pengwilayahan komoditas, petik-olah-jual, dan pembangunan kesadaran masyarakat-konsep yang kemudian menjadi fondasi model ekonomi daerah Sulawesi Selatan dan masih relevan hingga kini.

Konsep pengwilayahan komoditas yang digagas Ahmad Amiruddin memetakan potensi masing-masing wilayah berdasarkan keunggulan geografis dan sosiokulturalnya. Kawasan dataran tinggi difokuskan pada komoditas hortikultura seperti kopi dan sayur, daerah pesisir difokuskan pada rumput laut dan perikanan, dan daerah dataran rendah pada komoditas seperti jagung dan padi. 

Kebijakan ini bukan hanya efisiensi spasial, tapi juga upaya menciptakan keunggulan komparatif dan distribusi kerja yang memperkuat ekonomi lokal. Dalam implementasinya, ini memudahkan perencanaan produksi, distribusi logistik, dan memfasilitasi pengembangan industri kecil berbasis sumber daya lokal.

Namun kekuatan besar dari pendekatan Ahmad Amiruddin justru terletak pada dorongan untuk hilirisasi skala rakyat, yang ia istilahkan sebagai “petik-olah-jual.” Ia menolak pola pikir yang menjadikan rakyat sebagai produsen bahan mentah semata. Petani didorong untuk mengolah hasil kebun menjadi produk setengah jadi atau siap konsumsi. 

Nelayan dilatih untuk mengawetkan hasil tangkapan dan menjual dalam bentuk olahan, bukan sekadar ikan segar. Hal ini bukan saja menaikkan nilai tambah produk, tapi juga memperpendek rantai distribusi dan memberi posisi tawar lebih tinggi kepada produsen lokal.

Dalam konteks inilah, Ahmad Amiruddin mengangkat kembali dan memperkuat sistem “teseng”, sistem bagi hasil tradisional khas Bugis-Makassar yang telah hidup di masyarakat selama berabad-abad. Dalam sistem teseng, pemilik lahan atau alat produksi dan pengelola atau buruh tani melakukan kesepakatan bagi hasil yang adil dan transparan. 

Porsi hasil dibagi berdasarkan peran dan kontribusi kerja, bukan sekadar kepemilikan. Yang membedakan teseng dari sistem bagi hasil modern adalah unsur kepercayaan, musyawarah, dan keadilan sosial yang menjadi inti praktiknya. 

Dalam pengelolaan tambak ikan, misalnya, pemilik tambak dan nelayan bisa menyusun kesepakatan bagi hasil sesuai musim, risiko, dan upaya yang dilakukan. Di sektor agraris, teseng memperkuat relasi sosial antarwarga dan mencegah eksploitasi antar kelas produksi.

Ahmad Amiruddin tidak hanya memformalkan sistem ini dalam kebijakan, tapi juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi tani dan nelayan, kelompok usaha bersama, dan pelatihan kewirausahaan lokal. Hal ini menjadi penopang keberhasilan ekonomi Sulawesi Selatan dalam menghadapi gejolak nasional, termasuk menjelang krisis ekonomi 1997–1998. 

Sementara banyak daerah lain mengalami perlambatan dan gejolak sosial, banyak wilayah di Sulawesi Selatan relatif stabil karena masyarakatnya sudah terbiasa hidup dari produksi lokal, dengan sistem distribusi dan nilai tambah yang mereka kuasai sendiri.

Kini, dalam konteks nasional, konsep ekonomi Ahmad Amiruddin sangat relevan untuk dijadikan refleksi dan inspirasi arah pembangunan Indonesia ke depan. Ketika dunia dihadapkan pada krisis pangan, energi, dan ketidakpastian global akibat rivalitas kekuatan ekonomi besar, Indonesia harus membangun ketahanan dari dalam. 

Sektor agraris dan maritim yang selama ini hanya menjadi “penyangga” ekonomi nasional harus dinaikkan kelasnya menjadi pilar utama pertumbuhan dan kemandirian. Hilirisasi tidak cukup dilakukan pada industri pertambangan saja-tetapi juga harus masuk ke dunia pertanian, perikanan, dan usaha mikro-rakyat.

Indonesia saat ini memiliki modal besar: 270 juta penduduk, jutaan hektar lahan produktif, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun kekuatan itu akan terus berada dalam ketergantungan jika kita tidak mengubah cara mengelola produksi. 

Maka, teseng dalam versi kontemporer dapat menjadi model bagi hasil modern yang etis, partisipatif, dan berbasis kebudayaan lokal. Bukan sekadar kontrak bisnis, tetapi kontrak sosial yang memperkuat rasa keadilan, gotong royong, dan distribusi hasil secara merata.

Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan model ekonomi yang tidak hanya tangguh secara struktural, tapi juga berakar secara sosial dan berdaulat secara budaya. Pemikiran dan praktik ekonomi Ahmad Amiruddin memberi kita peta jalan: bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada desa-desa, laut, sawah, pasar rakyat, dan sistem nilai lokal yang membentuk kesadaran ekonomi kolektif. 

Maka, kini tugas kita bukan sekadar mengenang beliau sebagai figur sejarah, melainkan menghidupkan kembali gagasannya sebagai strategi ekonomi masa depan.

***

*) Oleh : Muhammad Aras Prabowo, Pengamat Ekonomi UNUSIA, Ketua Prodi Akuntansi UNUSIA, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.