TIMES JAKARTA, JAKARTA – Di banyak sudut sejarah dan kehidupan publik, perempuan kerap hadir di sekitar kekuasaan. Ia berdiri di samping pemimpin, muncul dalam foto resmi, dan menjadi bagian dari narasi keluarga yang “ideal”.

Jika kita pahami lebih dalam, kehadirannya dipahami secara sempit yakni sebagai pelengkap simbolis dan sebagai hiasan panggung. Bukan sebagai aktor berdaulat yang memiliki kapasitas moral dan politik. Apakah benar kehadiran perempuan hanya sebatas itu?

Ketika Zohran Mamdani dilantik sebagai Wali Kota New York City pada awal 2026, momen itu tidak hanya menjadi catatan sejarah politik Amerika Serikat. Ia adalah wali kota Muslim pertama dan salah satu pejabat termuda yang memegang jabatan publik setinggi itu. Kehadirannya di tengah badai isu identitas, kelas, dan globalisasi politik telah menarik perhatian global. 

Namun sorotan publik tidak berhenti pada sosok Zohran Mamdani sebagai figur politik. Di sekeliling kekuasaan itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih subtil namun politis: bagaimana kita membaca kehadiran perempuan yang berdiri di sisinya? 

Rama Duwaji, istrinya, ikut menjadi fokus wacana. Ia tidak hadir sekadar sebagai pasangan yang melengkapi citra domestik seorang pejabat publik. Cara ia memasuki ruang publik melalui seni, simbol, dan keberpihakan moral menantang kebiasaan lama politik yang menempatkan perempuan hanya sebagai ornamen representasi.

Dalam perspektif feminisme politik, kehadiran perempuan tidak pernah netral. Ia selalu membawa makna: apakah sekadar kosmetik untuk menegaskan kesan progresif, ataukah benar-benar menandai pergeseran relasi kuasa dan etika politik. 

Karena itu, membaca Rama Duwaji tidak bisa berhenti pada penampilan atau status relasionalnya sebagai istri wali kota. Ia harus dibaca dari latar sosial, intelektual, dan praksis yang membentuknya sebagai subjek politik. Dari sinilah pertanyaan tentang emansipasi perempuan dalam politik perlu dimulai.

Rama Sawaf Duwaji bukan figur yang muncul karena pernikahan dengan pejabat publik. Ia adalah subjek sosial yang telah lama membentuk dirinya di persimpangan seni, politik, dan kemanusiaan. Lahir di Houston, Texas, pada 30 Juni 1997 dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Dubai, Duwaji tumbuh dalam ruang kosmopolitan yang sejak dini mempertemukannya dengan pengalaman diaspora, migrasi, dan ketimpangan global. 

Latar lintas negara ini membentuk sensibilitas politiknya terhadap isu identitas, keadilan sosial, dan kemanusiaan, terutama Palestina.

Ia dibesarkan dalam keluarga Muslim keturunan Suriah yang menempatkan pengetahuan dan tanggung jawab sosial sebagai nilai inti. 

Ayahnya bekerja sebagai pengembang perangkat lunak dan ibunya seorang dokter spesialis anak. Kombinasi yang menyediakan bukan hanya modal kultural, tetapi juga kerangka etis: bahwa keahlian dan profesi membawa konsekuensi moral. 

Dari sini, seni bagi Duwaji tidak pernah netral. Ia selalu terikat pada keberpihakan. Pendidikan seninya ditempuh di Virginia Commonwealth University, dengan pengalaman akademik yang beririsan dengan Doha, lalu berkembang melalui jejaring kreatif di Amerika Serikat, Beirut, dan Paris. Latar geografis ini menjelaskan mengapa karya-karyanya tidak terperangkap dalam estetika Barat, melainkan menghadirkan perspektif Global South dan pengalaman komunitas marginal.

Sebagai ilustrator dan seniman visual, Rama Duwaji telah lama hadir di ruang publik internasional. Karyanya dimuat di media bereputasi seperti The New Yorker dan The Washington Post, serta majalah mode global seperti Vogue, dan ia bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Apple dan Spotify. 

Namun keterlibatannya dengan institusi arus utama tidak membuat karyanya jinak. Justru di ruang-ruang itulah ia menyelipkan narasi tandingan tentang kemanusiaan Palestina, trauma diaspora, dan politik empati.

Bagi Duwaji, seni bukan sekadar hiasan visual, melainkan bahasa politik. Ia tidak berbicara melalui pidato atau manifesto, tetapi melalui simbol yang memaksa publik untuk berhenti, melihat, dan merasakan. 

Karena itu, kehadirannya dalam momen pelantikan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York tidak dapat dibaca sebagai peran pasif. 

Pilihan busana, gestur, dan posisi tubuhnya adalah bagian dari pernyataan bahwa politik juga bekerja melalui simbol, dan simbol dapat menjadi medium perlawanan. Statusnya sebagai Perempuan Pertama Muslim Gen Z pertama di New York memang sarat makna, tetapi mereduksinya menjadi sekadar ikon identitas justru menafikan perjalanan panjangnya sebagai subjek politik.

Di titik inilah feminisme eksistensialis menjadi relevan. Simone de Beauvoir dalam The Second Sex (1949) menulis, “One is not born, but rather becomes, a woman.” Pernyataan ini menolak reduksi perempuan menjadi peran turunan (istri, ibu, pendamping) dan menegaskan bahwa menjadi perempuan adalah proses aktif melalui pilihan dan tindakan. 

Dalam kerangka ini, Rama Duwaji tidak dapat dibaca hanya sebagai “istri wali kota”. Pernikahan tidak menghapus agensinya; justru membuka ruang baru bagi artikulasi etis yang lebih luas. Kehadirannya di sekitar kekuasaan bukan untuk menghilang di baliknya, melainkan untuk menyuntikkan makna.

Keislamannya sebagai perempuan Gen Z di ruang publik Barat memiliki resonansi politik tersendiri di tengah menguatnya Islamofobia global. Namun relevansinya tidak berhenti pada identitas. Yang menentukan adalah bagaimana pengalaman keislaman, diaspora, dan kosmopolitanisme diterjemahkan menjadi keberpihakan simbolik dan praksis konkret. Di titik inilah kehadiran Rama Duwaji menjadi reflektif, bukan dekoratif; politis, bukan kosmetik.

Dalam politik modern, kehadiran perempuan sering kali dirayakan secara berlebihan namun dangkal. Perempuan ditempatkan sebagai simbol kemajuan, wajah keberagaman, atau bukti inklusivitas, tanpa diikuti pertanyaan lebih mendasar: apa makna kehadiran itu bagi relasi kuasa dan keadilan sosial? Di sinilah kritik feminisme politik menjadi relevan, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Nancy Fraser.

Dalam Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition (1997), Fraser memperingatkan keterbatasan politik pengakuan yang berdiri sendiri. Ia menulis, “Recognition alone cannot remedy injustice if it is severed from redistribution.” 

Kutipan ini menegaskan bahwa pengakuan identitas termasuk identitas perempuan tidak cukup jika tidak disertai transformasi struktural. Representasi yang hanya berhenti pada visibilitas justru bisa menjadi alibi moral bagi sistem yang tetap timpang.

Kerangka ini relevan untuk membaca kehadiran Rama Duwaji di ruang politik New York. Secara historis, ia memang memikul makna simbolik sebagai perempuan Muslim Gen Z pertama yang menyandang posisi perempuan pertama kota tersebut. Namun jika pembacaan berhenti di sana, maka publik justru mengulangi jebakan yang dikritik Fraser yaitu merayakan simbol tanpa menilai substansi.

Rama Duwaji tidak sekadar hadir sebagai perempuan Muslim di sekitar kekuasaan, tetapi membawa isu Palestina, migrasi, dan pengalaman komunitas marginal ke dalam estetika publik yang dapat diakses luas. 

Melalui ilustrasi, pilihan busana, dan kolaborasi dengan desainer independen dari wilayah konflik, ia menjadikan visibilitas sebagai medium intervensi moral. Representasi baginya bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menyisipkan keberpihakan ke dalam ruang publik yang kerap steril dari penderitaan nyata.

Dalam konteks ini, Duwaji tidak dapat dibaca sebagai figur konsumsi elite atau pelengkap citra progresif kekuasaan. Ia justru menantang logika politik simbolik yang merayakan keberagaman tanpa tanggung jawab struktural. 

Dengan menekankan produksi independen, keberlanjutan, dan solidaritas lintas komunitas, kehadirannya mengganggu kenyamanan narasi dominan dan menolak reduksi perempuan menjadi ornamen kekuasaan.

Di sinilah perbedaan antara representasi kosmetik dan representasi substantif menjadi jelas. Representasi kosmetik berhenti pada citra, sedangkan representasi substantif mengubah makna ruang publik itu sendiri. 

Membaca Rama Duwaji melalui lensa feminisme kritis berarti menolak glorifikasi kosong sekaligus reduksi patriarkal. Ia bukan sekadar “istri wali kota progresif”, melainkan subjek politik yang sadar akan posisi dan tanggung jawab etisnya, serta menggunakan keterlihatan untuk membuka percakapan tentang keadilan yang lebih luas.

Perempuan sebagai Subjek Moral

Feminisme politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang hadir di sekitar kekuasaan, tetapi tentang etos moral yang dibawa ke dalam praktik politik itu sendiri. Di titik inilah pemikiran Carol Gilligan menjadi relevan. 

Dalam In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (1982), Gilligan menantang paradigma moral yang maskulin dan abstrak dengan menunjukkan bahwa banyak perempuan memahami moralitas secara relasional. Berangkat dari kepedulian terhadap penderitaan konkret, bukan sekadar kepatuhan pada aturan formal.

Gilligan menulis, “The moral imperative that emerges repeatedly in interviews with women is an injunction to care, a responsibility to discern and alleviate the ‘real and recognizable trouble’ of this world.” Moralitas, dalam kerangka ini, bukan soal kemenangan argumen atau dominasi kuasa, melainkan tanggung jawab untuk membaca dan merespons luka sosial yang nyata. 

Etika kepedulian tidak menolak rasionalitas politik, tetapi mengoreksi politik yang kehilangan empati dan terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari.

Kerangka ini membantu membaca praktik publik Rama Duwaji secara lebih presisi. Ia tidak berpolitik melalui podium atau jabatan, melainkan melalui seni, simbol, dan gestur yang mengangkat pengalaman Palestina, trauma diaspora, dan kehidupan komunitas migran. 

Dengan menjadikan empati sebagai bahasa politik, Duwaji menolak klaim netralitas dan memilih keberpihakan etis. Bahwa politik selalu bersentuhan dengan tubuh, ingatan, dan penderitaan konkret. Karena itu, kehadiran Duwaji di sekitar kekuasaan tidak dapat direduksi menjadi ornamen progresif. 

Dibaca melalui feminisme eksistensialis, keadilan kritis, dan etika kepedulian, ia menunjukkan bahwa emansipasi adalah praktik etis, bukan pajangan simbolik. Dalam politik yang semakin teknokratis dan miskin empati, praktik semacam ini menjadi perlawanan paling sunyi sekaligus paling radikal: mengingatkan bahwa politik, pada akhirnya, bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi nilai apa yang diperjuangkan dan siapa yang dipedulikan. (*)

***

*) Oleh : Nafi’atul Ummah, Peneliti International Politics Forum (IPF).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.