TIMES JAKARTA, JAKARTA – Transformasi digital pendidikan di Indonesia kini memasuki babak yang lebih serius. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah memperkenalkan Interactive Flat Panel (IFP) sebagai simbol percepatan digitalisasi sekolah. Perangkat berlayar sentuh ini diharapkan menjadi jembatan menuju pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan.

Di balik semangat modernisasi itu, apakah kepala sekolah dan pengawas sekolah benar-benar siap menghadapi ujian literasi digital ini? Ujian ini bukan semata tentang kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi tentang kepemimpinan dan pengawasan di era transformasi pendidikan.

Program IFP memang patut diapresiasi sebagai langkah progresif pemerintah menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21. Akan tetapi, fakta di lapangan tidak sesederhana narasi kebijakan.

Banyak sekolah sudah menerima perangkat IFP, tetapi hanya menjadikannya pajangan mewah di ruang kelas. Kepala sekolah yang diharapkan menjadi motor perubahan masih berkutat pada tumpukan administrasi.

Sementara pengawas sekolah, yang seharusnya mengawal mutu pendidikan, belum semuanya memiliki kompetensi melakukan supervisi berbasis teknologi. Akibatnya, IFP hadir bukan sebagai alat transformasi, melainkan sekadar simbol modernisasi yang tak menyentuh esensi pembelajaran.

Sesungguhnya, tantangan terbesar bukan pada kesiapan guru atau siswa, tetapi pada kepemimpinan digital kepala sekolah dan kompetensi pengawas sekolah. Kepala sekolah dituntut menjadi digital leader sosok yang mampu memaknai teknologi sebagai bagian integral dari strategi pembelajaran dan manajemen sekolah, bukan sekadar alat bantu presentasi.

Mereka perlu menumbuhkan budaya inovasi, membangun ekosistem belajar yang adaptif, dan memastikan teknologi berperan sebagai katalis kreativitas guru serta perluasan akses belajar bagi siswa.

Demikian pula, pengawas sekolah harus bergeser dari paradigma auditor administratif menjadi coach pembelajaran digital. Pengawas yang memiliki literasi digital tinggi tidak hanya menilai kinerja guru, tetapi juga mampu mendampingi sekolah dalam mengintegrasikan teknologi secara pedagogis. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas pembelajaran di ruang kelas.

Tantangan implementasi IFP juga tidak berhenti pada ketersediaan perangkat, jaringan internet, atau listrik. Persoalan yang lebih mendasar justru adalah kultur digital di lingkungan sekolah.

Banyak tenaga kependidikan yang masih asing dengan ekosistem kerja berbasis digital. Operator sekolah dan teknisi TIK belum mendapatkan pelatihan memadai, sementara guru membutuhkan ruang aman untuk bereksperimen dengan teknologi tanpa khawatir disalahkan jika gagal.

Dalam situasi demikian, kepala sekolah dan pengawas berperan strategis dalam membangun iklim pembelajaran yang suportif, kolaboratif, dan bebas dari budaya takut salah. Transformasi digital hanya akan bermakna apabila penguatan literasi digital menyentuh lapisan kepemimpinan dan pengawasan.

Pelatihan yang diberikan kepada kepala sekolah dan pengawas tidak cukup berhenti pada workshop seremonial. Yang dibutuhkan adalah pendampingan berkelanjutan dan berbasis praktik nyata di sekolah.

Kolaborasi lintas pihak juga mutlak diperlukan. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (Dit. KSPSTK) perlu memainkan peran lebih strategis dalam mendesain kebijakan penguatan kapasitas digital yang berkelanjutan.

Perguruan tinggi dapat menjadi mitra riset dan pengembangan literasi digital, sementara dinas pendidikan daerah wajib mengintegrasikan program literasi digital dalam kebijakan mutu pendidikan.

Organisasi profesi dan mahasiswa pendidikan pun memiliki ruang kontribusi sebagai katalis advokasi dan wadah refleksi kebijakan. Literasi digital tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan menjadi gerakan yang melibatkan semua elemen ekosistem pendidikan.

Kunci keberhasilan transformasi ini adalah kepemimpinan digital yang humanis. Kepala sekolah dan pengawas tidak cukup memahami teknologi. Mereka harus mampu memaknai kemanusiaan di baliknya. Teknologi seharusnya tidak menjauhkan guru dari murid, melainkan memperkuat relasi mereka melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna.

Literasi digital sejati bukan hanya soal melek teknologi, tetapi kemampuan menempatkan teknologi sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, kreativitas, dan kolaborasi dalam pendidikan.

Interactive Flat Panel bukan sekadar perangkat elektronik. Ia adalah cermin kesiapan ekosistem pendidikan Indonesia menghadapi era digital. Kepala sekolah dan pengawas kini sedang diuji bukan oleh layar sentuh, melainkan oleh sejauh mana mereka mampu memimpin perubahan dan memastikan teknologi benar-benar menjadi jembatan menuju pembelajaran bermakna.

Teknologi boleh secanggih apa pun, tetapi tanpa literasi digital yang kuat, ia tak lebih dari papan digital yang sunyi. Kini saatnya menjadikan kehadiran IFP bukan sekadar proyek, tetapi momentum membangun peradaban belajar baru yang interaktif, kolaboratif, dan meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Sebab, pada akhirnya, yang “interaktif” bukanlah layarnya, melainkan cara kita berinteraksi dengan masa depan pendidikan.

***

*) Oleh : Jundu Muhammad Mufakkirul Islami, S.Pd., Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Mahasiswa Magang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.