TIMES JAKARTA, JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri media Indonesia merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan berdampak luas. 

Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengungkap ratusan pekerja media kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir, seringkali tanpa mendapatkan hak-hak normatif yang dijamin Undang-Undang Ketenagakerjaan.  

Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pekerja, tetapi juga secara sistemik mengancam kualitas jurnalisme dan fondasi demokrasi di Indonesia.

Perusahaan media seringkali berdalih pada penurunan pendapatan iklan dan perubahan strategi bisnis sebagai alasan PHK. Namun, alasan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan transparansi dan dialog yang memadai dengan pekerja.  

Proses PHK seringkali dilakukan secara sepihak, tanpa kesempatan negosiasi yang cukup, kompensasi yang layak, dan seringkali disertai dengan pelanggaran hak-hak pekerja.  

Lebih mengkhawatirkan lagi, praktik union busting atau upaya untuk melemahkan serikat pekerja, menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan prinsip-prinsip kerja yang adil. Hal ini mencerminkan etika korporasi yang lemah dan mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dampak dari PHK massal ini bersifat multi-dimensional. Pekerja media yang tersisa menanggung beban kerja yang meningkat secara signifikan, dihadapkan pada ketidakpastian status kerja, dan minimnya perlindungan sosial.  

Kondisi ini secara langsung mengancam independensi media, yang merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi. Jurnalisme yang berkualitas membutuhkan pekerja yang terlatih, terlindungi, dan terbebas dari tekanan ekonomi yang berlebihan.  

Beban kerja yang tinggi dan upah yang rendah dapat menggerus objektivitas dan integritas jurnalistik, membuka celah untuk praktik jurnalisme yang tidak etis dan berpotensi memanipulasi informasi.

Praktik-praktik buruk seperti kontrak kerja bertahun-tahun tanpa perjanjian kerja yang jelas, sistem kerja kemitraan yang menggantungkan pendapatan jurnalis pada jumlah iklan yang diperoleh, dan pembayaran upah di bawah UMR (upah minimum regional), semakin memperparah situasi.  

Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan, tetapi juga merendahkan profesi jurnalistik dan menghambat perkembangan jurnalisme yang profesional dan berkelanjutan.  

Kondisi ini menuntut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya dengan memasukkan kembali upah sektoral untuk profesi-profesi vital seperti jurnalis, tenaga kesehatan, dan guru, untuk memastikan mereka mendapatkan upah yang layak dan sebanding dengan kontribusi mereka terhadap masyarakat.

Gelombang PHK di industri media Indonesia merupakan ancaman serius terhadap kualitas jurnalisme dan demokrasi. Intervensi pemerintah yang tegas untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan, mendorong transparansi dan dialog konstruktif antara perusahaan media dan pekerja, serta memastikan perlindungan sosial bagi jurnalis sangatlah krusial.  

Revisi UU Ketenagakerjaan dengan memasukkan kembali upah sektoral merupakan langkah penting untuk melindungi dan menghargai profesi jurnalistik dan profesi vital lainnya.  

Hanya dengan upaya komprehensif ini, jurnalisme yang berkualitas dan independen dapat terus berperan sebagai pengawal demokrasi di Indonesia.

***

*) Oleh : Erna Wiyono, Jurnalis, Penulis, Pelukis, Creative Director Program, dan Indonesia Dancer.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.