Kata rekonsiliasi berasal dari bahasa Yunani disebut 'Katallasso' memiliki makna didamaikan kembali, menghapus permusuhan, atau meniadakan kesalahan. Menurut Kamus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Perhelatan pemilu 14 Februari 2024 kemarin, merupakan bagian tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setelah perhelatan usai, tugas berikutnya tidak cukup hanya melanjutkan dengan pemerintahan yang baru, tetapi juga perlu membangun rekonsiliasi yang kokoh untuk menyatukan masyarakat. Rekonsiliasi pasca pemilu adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia maju yang solid dan berdaya saing.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian yang fitrah dari proses demokrasi. Namun, kuncinya terletak pada cara kita menanggapi perbedaan tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk menempatkan persatuan di atas segala perbedaan, menjadikan hasil pemilu sebagai landasan bersama untuk membangun bangsa bersama-sama. 

Rekonsiliasi bukanlah semata-mata tentang kesepakatan formal di antara pihak-pihak yang bersaing. Ini mencakup dialog terbuka dan mendalam antara kelompok-kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Diperlukan platform-dialog yang inklusif untuk memberikan suara pada semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali.

Kita bisa belajar pada perhelatan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana tahun pemilu 2019 misalnya, pada saat itu meletupnya istilah cebong dan kampret serta geliat konfliknya dapat terdistrupsi lantaran Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang awalnya berpasangan dan menjadi rival dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin kemudian diangkat menjadi menteri pada kabinet Indonesia Maju. 

Tidak hanya itu ritme perpolitikan Indonesia juga bisa mengambil pelajaran penting dari peristiwa pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dua puluh tiga tahun lalu, tepatnya 23 Juli 2001 dimana Gus Dur dengan sederhana mengatakan "Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian". Hal tersebut merupakan wujud penyadaran tokoh bangsaa sekaliber Gus Dur dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perlu mejadi teladan. 

Bahwa jabatan presiden, DPR, Gubernur dan jabatan apapun di dunia ini tidak perlu dipertahankan jika sampai ada pertumpahan darah. Apalagi hanya menjadi pendukung malah rela terbunuh atau membunuh gara-gara pilhannya tidak menjadi pemenang dalam pemilu, hal demikan tentu tidak mencerminkan budaya Indonesia. Tragedi-tragedi politik seperti diatas sejatinya perlu menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berusaha menciptakan perdamaian. 

Untuk itu, pemimpinan politik memiliki peran sentral dalam proses rekonsiliasi. Para pemimpin harus menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama melewati perbedaan dan fokus pada kepentingan bersama. Langkah-langkah praktis seperti dialog terbuka, forum rekonsiliasi, dan kebijakan inklusif dapat membantu mengurangi ketegangan pasca pemilu.

Pendidikan masyarakat juga merupakan komponen penting dari rekonsiliasi. Mengedukasi warga tentang pentingnya kerjasama dan keberagaman dapat membantu mengubah paradigma konflik menjadi kesempatan untuk pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Media juga perlu berperan aktif dalam menyajikan informasi yang objektif dan membuka ruang untuk berbagai perspektif.

Dengan masifnya edukasi kesadaran akan politik, kerjasama dan keberagaman maka akan membentuk mental yang siap bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu rukun dalam membangun Indonesia yang lebih maju dalam segala aspek. Artinya, rekonsiliasi pasca pemilu tidak hanya tentang politik, tetapi juga melibatkan ekonomi, sosial dan budaya. Tugas Pemerintah dalam hal ini adalah mengajak sektor swasta dapat bersinergi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Inisiatif ini dapat membantu meredakan ketegangan yang mungkin muncul setelah pemilu hari ini atau bahkan periode mendatang. 

Rekonsiliasi pasca pemilu adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang semakin maju, kokoh dan bersatu. Dengan bersatu setelah perbedaan, kita dapat membangun fondasi yang solid untuk mencapai Indonesia yang maju dan berdaya saing di tingkat global. Dari pada kita masyarakat Indonesia harus terpecah belah akibat perbedaan pilihan lebih baik kita tunjukkan pada dunia, bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah bangsa yang patut menjadi patron bagi bangsa di seluruh dunia yang memiliki kebudayaan yang unggul, yakni bersatu padu diatas perbedaan apapun sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

***

*) Oleh : Ahmad Raziqi, Kader PC Rijalul Ansor Kabupaten Bondowoso

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.