TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hasil Pemilu 2024 secara nasional pada 20 Maret 2024 kemarin. Penetapan secara nasional ini didahului oleh rekapitulasi tingkat provinsi. Termasuk Provinsi Jawa Timur yang telah merampungkan rekapitulasi provinsi pada 11 Maret 2024 lalu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jawa Timur, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memuncaki perolehan suara dengan 4.517.228 suara dan memperoleh kursi terbanyak dengan raihan 27 kursi. Sebagai partai pemenang, PKB berhak atas jabatan ketua DPRD Jawa Timur. Artinya, PKB berhasil merebut kembali kursi pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan. 

Sementara partai politik dengan urutan kursi terbanyak kedua sampai dengan kelima akan menduduki jabatan wakil ketua, yaitu PDIP (3.735.865 suara/21 kursi), Gerindra (3.586.052/21 kursi), Golkar (2.313.685/15 kursi) dan Demokrat (1.872.353/11 kursi).

Jika melihat hasil tersebut, komposisi kepemimpinan legislatif Jawa Timur Periode 2024-2029 tidak banyak berubah. Partai politik yang akan mengisi kursi pimpinan masih sama dengan periode 2019-2024. Hanya perubahan kursi ketua, dari PDIP ke PKB. 

Meskipun tidak banyak perubahan secara komposisi politik, kepemimpinan legislatif Jawa Timur harus melakukan transformasi, mengingat Indonesia akan menghadapi pelbagai tantangan masa depan yang semakin kompleks dan Jawa Timur berperan sangat penting sebagai salah satu provinsi strategis untuk menghadapi tantangan tersebut.

Mengapa kepemimpinan legislatif? Karena selama ini, kepemimpinan legislatif kerap kali dinomorduakan. Fokus perhatian kita selama ini lebih mengarah ke kepemimpinan eksekutif. Jika terjadi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat misalnya, yang menjadi sasaran kritik dan bahkan makian adalah eksekutif. 

Padahal rumpun legislatif memiliki peran checks and balances dalam mengawal kebijakan dari tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan. Artinya, kebijakan publik yang keliru merupakan akibat dari inkompetensi eksekutif sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan dan kelalaian legislatif dalam mengontrol kebijakan. 

Secara teoritis, kepemimpinan legislatif berada pada posisi yang setara dengan kepemimpinan eksekutif dan kepemimpinan yudikatif. Adalah Montesquieu (1689-1755) yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut bersifat setara dan bertujuan untuk keseimbangan kekuasaan (balance of power sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dengan melihat peran strategis Jawa Timur dalam lingkup Indonesia dan peran penting kepemimpinan legislatif dalam menghasilkan kebijakan publik, maka adalah sebuah keharusan bagi kepemimpinan legislatif Jawa Timur hasil pileg 2024 untuk melakukan transformasi kepemimpinan untuk mengembalikan ‘Gedung Indrapura’ sebagai rumah rakyat. 

Keberhasilan transformasi kepemimpinan legislatif tersebut bergantung pada setidaknya tiga prasyarat utama. Pertama, integritas. Kita harus memberikan catatan kritis kepada kepemimpinan legislatif Jawa Timur periode 2019-2024. 

Pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 menghadapi fase kelam karena diterpa kasus korupsi. Bahkan salah satu pimpinannya telah ditetapkan tersangka. Sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi juru bicara rakyat, kok malah terlibat dalam mengkorupsi uang rakyat. 

Fase kelam tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan koreksi untuk kepemimpinan legislatif Jawa Timur periode 2024-2029, yang akan dilantik pada Agustus mendatang. Komitmen anti-korupsi harus menjadi fondasi kepemimpinan legislatif mendatang.

Rakyat sudah sangat jenuh dengan perilaku elite politik yang korup. Korupsi meruntuhkan integritas dan mengkhianati amanah rakyat serta menodai keluhuran institusi legislatif. Korupsi tidak hanya mencemari demokrasi, tetapi juga menghancurkan harapan rakyat akan demokrasi. Apalah arti pemilu yang berjalan setiap lima tahun sekali, jika harapan rakyat remuk, sehancur-hancurnya.

Karenanya, kepemimpinan legislatif Jawa Timur mendatang harus bersih dari dosa-dosa masa lalu dengan menampilkan wajah baru. Dengan wajah baru, ada harapan baru akan kehidupan publik yang lebih baik. Dan harapan baru senantiasa membangkitkan optimisme rakyat, yang harapannya mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada demokrasi beserta institusi-institusi turunannya, termasuk institusi legislatif.    

Kedua, kolaboratif. Kepemimpinan adalah merangkul keberagaman dan mampu bekerja sama dengan pelbagai pihak (multi-stakeholders). Apalagi, ruh legislatif adalah keberagaman, baik itu dari sisi etnis, agama maupun budaya. Banyaknya partai politik dan pembagian daerah pemilihan secara proporsional adalah cerminan dari betapa beragamnya institusi legislatif ini.

Keberagaman di ranah legislatif inilah yang harus dikelola dengan semangat dan cara kolaboratif. Jika tidak, maka akan berdampak pada instabilitas politik dan disharmoni antara kepemimpinan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kolaborasi terjadi tidak hanya dalam lingkup trias politika (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi juga dengan sektor swasta, masyarakat sipil, pemuda, pers dan lain sebagainya.

Dalam kolaborasi, ada partisipasi publik. Publik menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis yang setara. Dalam demokrasi, saluran aspirasi terbuka seluas-luasnya. Karenanya, tanpa kolaborasi, kepemimpinan legislatif Jawa Timur akan menjadi institusi demokrasi yang tinggal nama, namun gersang akan nilai-nilai demokrasi. Kita tidak mengharapkan lembaga demokrasi kita bernasib malang.

Ketiga, kreatif dan inovatif. Kepemimpinan legislatif Jawa Timur periode 2024-2029 akan melayani generasi muda, yang secara demografi merupakan kelompok generasi dominan di Jawa Timur. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, 58,49% dari total penduduk Jawa Timur adalah generasi muda (Milenial, Gen Z dan Post Gen Z), generasi masa depan.

Dominannya generasi muda tersebut menuntut institusi DPRD Jawa Timur berbenah, menjadi institusi demokrasi yang merangkul dan melibatkan anak muda. Inovasi dan kreativitas dalam menjaring aspirasi generasi muda harus dilakukan. 

Institusi legislatif menjadi connecting hub, yang menghubungkan antara generasi muda dengan segala daya inovasi dan kreativitasnya dan program-program pemerintah provinsi yang membuka ruang seluas-luasnya untuk generasi muda mengaktualisasikan diri. 

Karenanya, kepemimpinan legislatif Jawa Timur mendatang tidak hanya melayani satu periode kepemimpinan (5 tahun), melainkan juga melayani masa depan. Hal ini bisa dilakukan jika ada wajah baru dengan membawa harapan baru dalam komposisi kepemimpinan legislatif Jawa Timur periode 2024-2029.

Dengan memenuhi tiga prasyarat utama tersebut, transformasi kepemimpinan legislatif Jawa Timur periode mendatang insyaallah dapat terwujud. Sebagai warga Jawa Timur, kita sedang menaruh sekaligus bertaruh harapan kepada wakil rakyat yang terpilih dalam Pileg 2024. Di tangan kepemimpinan mereka yang kolektif-kolegial, arah Jawa Timur dititipkan: apakah menjadi jembatan emas bagi Indonesia, atau justru sebaliknya menjadi jembatan cemas. (*)

***

*) Oleh : Melfin Zaenuri, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Wasekjen PB HMI Periode 2021-2023

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.