TIMES JAKARTA, JAKARTA – Hari ini (14/02/2025), tahun lalu, adalah pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan presiden. Hari bersejarah dan menentukan bagi perjalanan bangsa ini. Tepat setahun yang lalu, warga negara Indonesia berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara, mengundi nasib mereka untuk lima tahun ke depan. 

Mungkin sebagian besar dari kita sudah melupakannya. Bahkan mungkin pula bagi seorang anak bangsa bernama Prabowo Subianto, pemenang pemilihan presiden 2024. Tentu sungguh ironis jika Presiden Prabowo Subianto melupakan momen hari ini, tahun lalu.

Hari ini, tahun lalu, Prabowo berhasil mendulang 96.214.691 suara atau setara dengan 58,6 persen dari total suara sah rakyat Indonesia. Menyisihkan dua pasangan kandidat lainnya. Hari ini, tahun lalu, Prabowo akhirnya memenangi pemilihan presiden, setelah dua kali berturut-turut gagal terpilih sebagai presiden pada pemilihan tahun 2014 dan 2019.

Hari ini, seharusnya Presiden Prabowo dapat membuktikan kepada orang-orang yang telah memilihnya. Tidak hanya kepada pemilihnya di pemilihan presiden 2024, namun juga pada pemilihan presiden 2019 dan 2014. Membuktikan bahwa figur Prabowo Subianto adalah sosok yang memang layak menjadi presiden. Sosok negarawan sejati. Sosok pemimpin bangsa.

Namun seratus hari pertama pemerintahannya, justru banyak polemik yang terjadi. Terakhir adalah pemangkasan anggaran pada beberapa kementerian/lembaga, yang dibungkus dengan istilah efisiensi. Melalui Inpres 1/2025, Presiden Prabowo memangkas hingga 306,69 triliun rupiah. Salah satu kementerian yang mendapatkan pemangkasan  adalah Kemendiktisaintek. Bahkan kementerian ini mendapatkan pemangkasan dengan nominal tertinggi kedua, yaitu sebesar 22,54 triliun rupiah.

Kemarin (12/02/2025) pada saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, terungkap rekonstruksi anggaran Kemendiktisaintek pasca pemangkasan. Deretan fakta dan dampak pemangkasan anggaran disajikan oleh Mendiktisaintek. Sebanyak 663.821 penerima KIP Kuliah, terancam putus kuliah. Tahun 2025 ini tidak ada lagi mahasiswa baru dengan status penerima beasiswa KIP Kuliah. Sangat ironis sekali.

Anggaran BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) juga dipangkas sampai tinggal separuhnya. Mau tidak mau untuk bisa tetap bernafas, dikhawatirkan PTN akan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tak hanya untuk PTN, bantuan kelembagaan untuk PTS juga dipangkas. Maka semakin tampak ketidakberpihakan Presiden Prabowo pada pendidikan.

Makin miris, pemangkasan anggaran ini juga berdampak pada kesejahteraan dosen. Anggaran tunjangan profesi dosen non PNS dipangkas 25 persen. Padahal jelas ada amanat UU Guru Dosen yang mengharuskan pemerintah menjamin kesejahteraan dosen termasuk non PNS.

Isu hangat yang merebak akhir-akhir ini, yaitu tunjangan kinerja dosen, bahkan tidak masuk dalam anggaran sama sekali. Hanya tertulis dengan tanda bintang di bagian paling bawah dengan nominal 2,5 triliun. Anggaran yang belum dialokasikan. Itupun dengan jumlah yang masih dibawah kebutuhan untuk skenario paling minimalis, yang seharusnya membutuhkan 2,8 triliun rupiah. Untuk membayar tunjangan kinerja dosen tahun 2025 saja tampak pemerintah tidak mempunyai itikad baik. Apalagi jika ditagih utang tunjangan kinerja sejak tahun 2020 yang telah dikemplang entah kemana itu. Padahal dosen ASN Kemendiktisaintek telah didiskriminasi sejak tahun 2013. Melewati beberapa presiden, dan menteri, yang semua senyap tanpa aksi.

Presiden Prabowo perlu merenung. Hari ini, tahun lalu. Sosok Prabowo adalah sosok yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yakinlah Pak Presiden, orang-orang yang tidak memilihmu di pemilihan presiden 2024, sebagian besar adalah pemilihmu di pemilihan presiden tahun 2019. Doa-doa mustajab mereka pulalah yang mungkin tertunda lima tahun dan baru sekarang terkabulkan. Artinya, Presiden Prabowo adalah pilihan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa hari ini, tahun lalu.

* oleh: Slamet Widodo, anggota Serikat Pekerja Kampus

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.