TIMES JAKARTA, PACITAN – Polri sebagai institusi penegak hukum selalu dihadapkan pada ujian kepercayaan publik. Di satu sisi, mereka dihadapkan dengan berbagai kasus yang mencoreng nama baik institusi, di sisi lain, mereka juga menunjukkan kinerja yang positif dalam melayani masyarakat. 

Berdasarkan data yang dihimpun TIMES Indonesia pada tahun 2023, terdapat 252 opini negatif yang di-counter Polri. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum puas dengan kinerja Polri. 

Namun, di sisi lain, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di SKCK menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 95,66 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih puas dengan pelayanan SKCK yang disediakan oleh Polri.

Sementara itu, IKM terhadap pelayanan publik di SIM mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, IKM SIM mencapai 90,20 persen, namun pada Triwulan 1 tahun 2024, IKM SIM turun menjadi 86,70 persen. Penurunan ini patut menjadi perhatian Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIM agar kembali meraih kepercayaan masyarakat.

Di tahun 2023, Polri juga mencatat data kasus yang cukup signifikan, dengan 71 kasus pelanggaran dan 48 kasus penyalahgunaan wewenang. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada oknum-oknum di dalam Polri yang belum menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. 

Meskipun masih ada berbagai kekurangan, Polri terus menunjukkan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Program ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya.

Meningkatkan kepercayaan publik adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Polri. Polri perlu terus berbenah diri dan menunjukkan kinerja yang positif agar dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat.

Berikut beberapa faktor yang dapat memengaruhi naik turunnya kepercayaan publik terhadap Polri: Pertama, Kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus besar. Masyarakat akan lebih percaya kepada Polri jika mereka melihat Polri mampu menangani kasus-kasus besar dengan baik dan profesional.

Kedua, Transparansi dan akuntabilitas Polri. Masyarakat akan lebih percaya kepada Polri jika mereka melihat Polri transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, Perilaku oknum-oknum Polri. Perilaku oknum-oknum Polri yang menyimpang dari norma dan etika dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Keempat, Komunikasi Polri dengan masyarakat. Komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik.

Polri perlu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitasnya. Polri juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat agar dapat kembali meraih kepercayaan publik.

Beberapa hal yang dapat dilakukan Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik: Pertama, Meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian kasus. Polri dapat meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi kepada publik tentang proses penyelesaian kasus.

Kedua, Melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Polri dapat melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan.

Ketiga, Memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum Polri yang melanggar aturan. Polri perlu memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum Polri yang melanggar aturan agar dapat memberikan efek jera.

Keempat, Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Polri perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Kelima, Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Polri dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui berbagai channels, seperti media sosial, dialog publik, dan sebagainya.

Meningkatkan kepercayaan publik adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, Polri dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun institusi Polri yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. (*) 

***

*) Oleh: Yusuf Arifai, Dosen Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.