TIMES JAKARTA, JAKARTA – Penjelasan Kemendikbudristek merespons empat kekeliruan dalam isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang beredar luas di masyarakat menjadi pengalaman berharga bagi dunia pendidikan. Paling tidak, respons itu dilakukan Kemendikbudristek sebagai bentuk melayani masyarakat untuk memeroleh informasi yang memadai di saat para orangtua masih belum bisa melepaskan anak-anaknya pergi ke sekolah. Kenyataan itu, lebih kurangnya, tampil dalam suatu krisis pendidikan setelah pandemi Covid-19 berubah wujudnya dari sekadar virus dan bertransformasi ke dalam bentuk risiko yang tak bisa diremehkan sambil lalu. 

Dalam kecenderungannya krisis ini meliputi sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya. Belum lagi tekanan politik yang ada berakibat pada krisis legitimasi terhadap pemerintah. Beruntung situasi masih bisa dikendalikan, target vaksinasi terus digalakkan sampai kepada usia remaja dan membuka ruang-ruang vaksinasi yang terjangkau untuk masyarakat. Seperti lapisan bawang, krisis akibat Covid-19 ini setiap lapisannya menyimpan perih bagi masyarakat yang merasakan betul dampaknya. Semua terpukul, ancaman hilangnya generasi ada di depan mata. Yang memilukan anak-anak menjadi yatim setelah orangtua mereka berpulang karena Covid-19. 

Pendidikan berada di tikungan tajam krisis. Guru hampir saja kehilangan gairah mengajarnya. Peserta didik hilang fokus pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh, di samping faktor kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu nyata. Pemerintah di sektor pendidikan terus berupaya membentengi pendidikan dari serangan krisis di tengah pandemi dengan rasionalisasi kebijakannya kendati hasilnya masih belum memuaskan semua pihak. Karena bagaimana pun juga yang satu tidak bisa dikesampingkan begitu saja demi sesuatu yang lain.

Guru Penggerak

Dalam kesempatan yang lain, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek pada awal Februari yang lalu, meluncurkan program Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang terdiri dari dua hal yakni sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan diawali dengan SDM yang unggul terutama kepala sekolah dan guru. Program sekolah yang inklusif ini juga didukung dengan anggaran dan komitmen pemerintah daerah yang berperan sebagai kunci uatama.

Tak berhenti di Sekolah Penggerak, Kemendikbudristek secara paralel menelurkan program berikutnya yaitu Guru Penggerak. Nada optimismenya sejiwa dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, hanya saja program ini lebih menitikberatkan pada komitmen dan jiwa kepemimpinan guru dalam praksis pembelajaran. Tindakan dasar guru sebagai manusia yang menciptakan situasi pembelajaran berpusat pada murid dan berupaya menggerakkan ekosistem pendidikan ke arah yang lebih baik. 

Tidak main-main, untuk menjadi Guru Penggerak dilalui dengan proses seleksi yang kompetitif sehingga terjaring Guru Penggerak yang mumpuni. Guru Penggerak diproyeksikan menjadi katalis atau agen perubahan pendidikan di daerahnya dengan mengikuti proses pedagogis dengan cara: Pertama, Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, Kedua, Menjadi Pengajar Praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, Ketiga, Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, Keempat,  Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Kelima,. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah.  

Tikungan Tajam

Rasionalisasi kebijakan Kemendikbudristek di atas tentu saja layak untuk disambut. Karena itu, lima hal yang harus ditempuh oleh Guru Penggerak dalam kerangka pedagogi kritis mengikuti pandangan sosiologis Jurgen Habermas dalam membuka tabir masyarakat komunikatif, seraya mengutip Weber rasionalitasnya perlu dibedakan dalam dua hal, yakni efektifnya suatu sarana dan tepatnya suatu tujuan. Kendati berorientasi pada nilai, Habermas dalam Menuju Masyarakat Komunikatif (F. Budi Hardiman, 1993), rasionalitas sejatinya merupakan praksis berupa tindakan. 

Ada makna ontologis di dalamnya yang bersifat universal bagi manusia yang terus berkembang sebagai makhluk serba dimensi. Di sini guru sebagai individu maupun pribadi dalam peran utamanya bertindak sebagai manusia yang berdimensi kognitif senantiasa mengembangkan konsep pengetahuan. Di tengah tantangan modernitas ini, guru yang juga harus beradaptasi dengan revolusi teknologi informasi 4.0 pada praktiknya memang perlu membuka kesadaran akan modernitas. 

Dalam pengertian sebagai Guru Penggerak, situasi saat ini merupakan tikungan tajam di mana sumber-sumber belajar tidak lagi berpusat pada guru, melainkan dari teknologi informasi itu sendiri yang sejurus dengan itu guru harus menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tantangan guru penggerak tentu saja berlipat ganda, di satu sisi peserta didik sudah mendapatkan informasi pedagogis di luar jam sekolah, di dalam kondisi berbeda peserta didik harus siap untuk beradaptasi dengan konsep guru penggerak yang terspesialisasi dalam ikhtiar berbagi beban menanggung pendidikan.             

Ketika kurikulum 2013 menjadi panduan bagi guru dalam mengajar, model pembelajaran juga mengalami transformasi dari berpusat pada guru (Teacher Centered Learning) menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Student Centered Learning). Dalam aras inilah Guru Penggerak lahir sebagai program dengan implementasi yang lebih banyak pada praksis kolaboratif. Guru sebagai katalisator dan fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik sebagai subjek belajar. Ada kesadaran yang ingin dituangkan bahwa guru dan peserta didik berperan sebagai subjek yang berupaya untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama. 

Model pendekatan pembelajaran yang modern ini menitik beratkan pada kemandirian dan partisipasi aktif untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Oleh sebab itu, entitas lingkungan pendidikan yang terdiri dari sekolah, keluarga dan masyarakat idealnya bersama-sama saling mendukung untuk mengoptimalkan kebutuhan komunitas di tri sentra pendidikan tersebut. Pada akhirnya, dalam mendorong spirit kepemiminan dalam pendidikan akan membuka ruang dialogis yang positif antara sekolah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan kualitas pembelajaran. 

Sebagai penutup, perlu digarisbawahi bahwa gagasan program Guru Penggerak pada hakikatnya secara tidak langsung ingin menempatkan tiga lingkungan pendidikan pada suatu peran penting yang saling melengkapi. Dengan demikian pendidikan dalam konteks sosiologi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengejawantahkan masyarakat pendidikan yang komunikatif dalam merespons persoalan-persoalan pendidikan dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. 

Melalui program Guru Penggerak inilah, sebetulnya peluang mendiseminasi pendidikan yang dialogis, seraya memimjam teori tindakan komunikatif Habermas yang mempertemukan konsep masyarakat dan komunitas menemukan momentumnya. Kita berharap lingkungan pendidikan yang menjadi bagian penting dalam gagasan Guru Penggerak dapat meyatukan masyarakat dalam memotret pendidikan melalui pendidikan dialogis yang spiritnya dapat ditempuh melalui tindakan komunikatif.

***

*) Oleh: Nazhori Author, Penulisa adalah Dosen LPP AIK UHAMKA.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.