TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan PTM tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan. 

Oleh karena itu, pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian lembaga yang ada. Terlebih sekarang sudah ada payung hukumnya melalui Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. 

"Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya," tegas Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa 12 Oktober 2021.

Diakui dia pelaksanaan PTM saat ini tidak mudah. Perlu ada kepastian bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya. 

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik," katanya.

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. Tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan.

"Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanaan vaksinasi nasional," kata Saleh.

Dalam konteks ini, kementerian kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerjasama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kerjasama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing  dan vaksinasi. 

Kerjasama ini, menurut Anggota Komisi IX DPR RI itu sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini. Kemenkes juga memiliki anggaran yang cukup melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stock antigen yang dimiliki Kemenkes lebih dari cukup. 

Sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Dengan begitu, orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan testing reguler seperti ini. Dan dengan pelaksanaan testing reguler dan berkala, semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang. 

"Tidak khawatir adanya kluster-kluster baru di tempat-tempat pembelajaran tatap muka (PTM)," demikian Saleh Daulay. (*)