TIMES JAKARTA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa petisi yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari berbagai universitas terkait pemerintahannya adalah sebuah hak demokrasi. Ini merupakan tanggapan terhadap kritik yang dituangkan dalam petisi, menyoroti aspek etika dan kenegarawanan.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden RI Jokowi secara singkat setelah menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Beberapa akademisi, termasuk alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), sebelumnya menyampaikan petisi yang berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Petisi tersebut menyoroti etika dan kenegarawanan dalam kepemimpinan.

Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati. Beliau menekankan bahwa kritik adalah vitamin yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di negara tersebut.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari Dwipayana.

Ari menambahkan bahwa perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, terutama menjelang pemilu. Ia juga mencatat adanya upaya untuk mengorkestrasi narasi politik tertentu, dan sementara itu sah dalam kontestasi politik, Ari menekankan pentingnya membangun kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat.

Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi. (*)