TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan kebijakan ekonomi. Pernyataan ini menanggapi keraguan sejumlah pihak terhadap laporan pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2025 sebesar 5,12%.

"Ya kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi, BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap percaya BPS," tegas Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Data BPS Memenuhi Standar Internasional

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjamin semua data yang dirilis telah melalui proses metodologi ketat sesuai standar global:

"Kan ada standar internasional. Data-data pendukungnya udah oke. Udah semua. Pendukungnya sudah mantaplah itu," jelas Amalia.

Rincian Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025

BPS melaporkan capaian positif:

•  Pertumbuhan tahunan (yoy): 5,12%
•  PDB: Rp5.947 triliun
•  Pertumbuhan kuartalan (qoq): 4,04%

Kontributor Utama PDB:

1. Industri pengolahan

2. Pertanian

3. Perdagangan

4. Pertambangan (Total kontribusi: 63,59% dari PDB)

Dari Sisi Pengeluaran:

• Konsumsi rumah tangga: +4,97% (Kontribusi 54,25% PDB, penopang utama pertumbuhan)

• Investasi (PMTB): +6,99%

• Konsumsi pemerintah: Negatif

Integritas Data Tidak Diragukan

Sri Mulyani menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto pun mempercayai validitas data BPS. "Ya kan kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi, saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya," pungkas Menkeu. (*)