TIMES JAKARTA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyitaan tambahan 4 hingga 5 juta hektare lahan sawit bermasalah pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

"Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit, yang melanggar hukum sudah kita sita. Jampidsus bener? Jaksa Agung? Dan, tahun 2026 kita akan sita tambahan 4-5 juta lagi," tegas Presiden di hadapan petani dan sejumlah pejabat negara. Ia mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Presiden juga mengungkap bahwa pemerintah telah bertindak tegas terhadap ratusan tambang ilegal, yang berhasil menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara. "Karena saudara-saudara, uang rakyat harus bener-bener dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat," ujar Prabowo.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, Presiden telah menyebut bahwa penyitaan 4 juta hektare lahan sawit baru merupakan permulaan. Ia meyakini masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah oleh pengusaha, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. "(Mereka) berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," tambahnya.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan Satgas Pemberantasan Korupsi dan Hak Asasi (Satgas PKH) untuk menjaga integritas, bekerja jujur, serta menghindari lobi-lobi dari para pengusaha.