TIMES JAKARTA, JAKARTA – Disrupsi digital yang terjadi di industri media tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga merusak tingkat kepercayaan publik terhadap media tradisional. Kehadiran content creator dan derasnya arus informasi digital membuat posisi media konvensional kian terpojok.

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, menyoroti isu utama yang tengah dihadapi media saat ini. “Salah satu isu paling menonjol adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap media,” ujarnya, Selasa (23/7/2024).

Hal itu sejalan dengan temuan dari Reuters Institute Digital News Report 2024 yang menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap media berita hingga 40 persen.

Wahyu menekankan bahwa perusahaan media memiliki banyak keunggulan dibandingkan content creator. “Perusahaan pers menerapkan disiplin jurnalistik, melakukan verifikasi dan konfirmasi, serta mematuhi kode etik. Ini seharusnya menjadikan media sebagai sumber referensi yang terpercaya di tengah banjir informasi digital,” tambahnya.

Sejak didirikan pada 2017, AMSI berkomitmen untuk membangun media yang sehat secara bisnis dan berkualitas dari sisi konten. Visi ini diwujudkan dengan memperkuat sistem produksi dan distribusi jurnalisme berkualitas di platform digital serta mendukung ekosistem bisnis yang berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, Wahyu juga menekankan pentingnya perusahaan media untuk mengadopsi nilai-nilai Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance, ESG) dalam manajemen mereka. Ini termasuk penerapan kesetaraan gender, keberagaman, dan inklusivitas (Gender Equality, Diversity, and Inclusion, GEDI) dalam operasional perusahaan.

“Perusahaan media tidak hanya harus fokus pada pengelolaan audiens dan keuntungan, tetapi juga mengutamakan prinsip pengelolaan yang baik dan beretika serta mematuhi prinsip ESG. Sebagai langkah konkret, AMSI telah menyusun Modul dan SOP Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” jelas Wahyu.

Pada Selasa (23/7/2024), AMSI menggelar kegiatan Diseminasi Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO secara daring. Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pemimpin media, jurnalis, pekerja media, organisasi masyarakat sipil, dan publik.

Modul dan SOP ini dirumuskan berdasarkan hasil riset “Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media” yang dilakukan oleh AMSI dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).

Peneliti PR2Media, Engelbertus Wendratama, menjelaskan bahwa ini adalah kali pertama penelitian mengenai kesetaraan gender dilakukan dengan fokus pada perusahaan media. “Biasanya riset hanya menyasar jurnalis sebagai subyek. Ini pertama kalinya ada riset soal kebijakan kesetaraan gender di perusahaan media,” kata Wendra.

Riset yang dilakukan pada Februari-Maret 2024 ini melibatkan 277 responden dari 27 wilayah dan menyoroti kebijakan media terkait KBGO serta perlindungan berbasis gender. Survei ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk memperdalam hasil riset.

Hasil riset menunjukkan bahwa dari lima dimensi yang diukur, skor total adalah 44,33 dari nilai tertinggi 65. Wendra mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi perusahaan media, termasuk mengatasi stereotip gender dan ujaran kebencian terhadap perempuan.

PR2Media juga menyoroti bahwa banyak media belum memiliki SOP untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan belum menerapkan aturan proporsi gender dalam aktivitas kerja. Temuan ini sejalan dengan data UNESCO yang menyebutkan bahwa kekerasan gender luring dan daring sering kali berjalan beriringan.

Dari hasil riset dan FGD tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan media belum memiliki aturan tertulis untuk menangani KS dan KBGO. “Meski tidak ada aturan tertulis, lingkungan kerja perusahaan bisa menciptakan ekosistem yang menjunjung kesetaraan gender, namun ini sangat tergantung pada kebijakan pimpinan,” kata Wendra.

Di tengah upaya membangun ekosistem media yang sehat, IDN Times menjadi salah satu contoh perusahaan media yang telah menerapkan SOP terkait kekerasan seksual dan KBGO. Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, menjelaskan bahwa perhatian terhadap isu kekerasan seksual meningkat selama pandemi. 

IDN Times merilis SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja pada 1 Februari 2022, yang kemudian diperbarui pada 1 Maret 2024 dengan memasukkan KBGO.

“Kesadaran tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan KBGO sangat tinggi di IDN Times. Ini juga tercermin dalam 7 Pilar Konten yang kami terapkan,” ujar Uni. 

Tujuh Pilar Konten ini mencakup panduan tentang kesetaraan gender, anti pelecehan seksual, anti perundungan, persatuan dalam perbedaan ras dan etnis, persatuan dalam perbedaan kepercayaan, anti stereotipe, dan redefinisi kecantikan.

SOP yang dikeluarkan oleh AMSI juga sejalan dengan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perusahaan Pers. Penulis modul dan konsultan GEDI, Nita Roshita, menekankan bahwa keberadaan SOP ini penting bagi bisnis perusahaan media. 

“Jika terjadi kasus KS atau KBGO, ini akan berdampak pada reputasi bisnis dan dapat menyebabkan turnover karyawan yang tinggi,” ujarnya.

Laporan dari McKinsey (2020) juga menyebutkan bahwa lingkungan kerja yang inklusif dan aman dapat meningkatkan profit dan keberlanjutan perusahaan. Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO untuk Perusahaan Media ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing perusahaan media.

Selain itu, AMSI juga membuka kesempatan bagi perusahaan media terpilih untuk mendapatkan pendampingan dalam menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO sesuai kapasitas mereka. Kesempatan ini khusus untuk media anggota AMSI.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan media dapat memulihkan kepercayaan publik dan menjamin lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi seluruh karyawan. (*)