TIMES JAKARTA, JAKARTA – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) mengungkapkan kekhawatiran terkait tren Umroh mandiri yang belakangan ini berkembang di Tanah Air. Sekjen DPP AMPHURI Zaky Zakaria Anshary menilai bahwa jika Umroh mandiri dilegalkan, dampak sistemiknya akan sangat besar terhadap ekosistem haji dan Umroh di Indonesia.

"Umroh mandiri dilegalkan di Indonesia, efek sistemiknya begitu besar," ujar Zaky dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (17/2).

Meskipun hingga saat ini regulasi mengenai Umroh mandiri atau Umroh backpacker belum ada, AMPHURI berpendapat bahwa legalisasi praktik tersebut akan berdampak negatif, termasuk ancaman terhadap kelangsungan biro perjalanan Umroh yang sudah ada. Zaky mengusulkan agar dalam Draf RUU tentang Haji dan Umroh diatur tentang Umroh mandiri, karena nantinya akan mempengaruhi ekosistem sektor tersebut.

"Pemerintah enggak apa-apa karena mereka (peserta Umroh mandiri) mendaftar ke platform luar negeri, tapi kita akan gulung tikar," kata Zaky, menambahkan bahwa pelaku Umroh mandiri dapat menyebabkan negara kehilangan pemasukan dari sektor pajak.

Lebih lanjut, Zaky juga menyoroti kerentanannya jamaah Umroh mandiri terhadap risiko-risiko selama berada di Tanah Suci. Ia mengingatkan kasus besar pada tahun 2016, di mana tiga biro perjalanan Umroh gagal memberangkatkan jamaahnya.

"Dengan regulasi ketat seperti sekarang ini, kecolongan dan penipuan sering terjadi. Bagaimana kalau sudah dibebaskan?" ujarnya.

Zaky juga mengingatkan pemerintah tentang potensi masuknya marketplace internasional yang dapat mengembangkan bisnis perjalanan Umroh di Indonesia, yang akan berdampak pada hilangnya ekonomi berbasis keumatan di Tanah Air.

"Marketplace dari luar yang ingin masuk ke Indonesia untuk mengambil manfaat lebih besar. Ekonomi berbasis keumatan akan hilang," tegasnya. (*)