TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah bersiap melakukan lompatan besar dalam penguatan ekonomi pedesaan melalui peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel). Sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan secara serentak pada 19 Juli 2025, dengan dukungan pembiayaan hingga Rp 3 miliar per unit dari bank-bank milik negara (Himbara), seperti BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Indonesia.

Peluncuran masif ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, dan melibatkan seluruh provinsi serta kabupaten di Indonesia.

“Kami baru selesai rapat pagi ini, dan alhamdulillah, 80 ribu Kopdes sudah terbentuk. InsyaAllah akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo pada 19 Juli mendatang, dengan Klaten sebagai titik pusatnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Zulhas menegaskan bahwa dana yang disalurkan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan merupakan fasilitas pinjaman dari bank-bank BUMN. Namun, tidak semua Kopdes otomatis menerima dana ini. Pencairan hanya dilakukan jika koperasi telah menyusun rencana bisnis yang solid dan realistis.

“Ini bukan dana hibah dari pemerintah. Dana pinjaman ini baru bisa dicairkan setelah koperasi menunjukkan rencana usaha yang konkret. Jadi bukan sekadar minta dana, tapi harus jelas apa yang akan dikerjakan,” tegas Zulhas.

Selain itu, program ini juga bertujuan membuka akses perbankan bagi masyarakat desa secara lebih luas dan merata. Pemerintah mendorong layanan seperti BRILink, Mandiri Link, dan BNI Link agar menjangkau pelosok desa, mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal.
“Kita ingin warga desa tidak lagi terjebak pada jerat rentenir atau tengkulak. Harus ada akses pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah dijangkau,” tambah Zulhas.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih akan berfungsi sebagai pusat logistik dan distribusi di tingkat desa. Perannya mencakup pengadaan gudang penyimpanan, fasilitas pendingin, kendaraan distribusi, hingga toko sembako yang langsung melayani warga.
“Kalau BUMDes fokus pada pengelolaan sumber daya lokal dan aset desa, maka Kopdes memperkuat sisi distribusi, pemasaran, dan akses ke pembiayaan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing,” jelas Budi Arie.

100 Kopdes Jadi Percontohan dan Siap Beroperasi
Sebagai tahap awal, Zulhas mengatakan, pemerintah akan meluncurkan 100 unit Kopdes sebagai model percontohan. Setelah evaluasi, program ini akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari strategi besar membangun desa dari sisi ekonomi dan kemandirian.

Menurut dia, saat ini telah ada 500 koperasi yang telah berbadan hukum. Namun, yang paling memenuhi seluruh persyaratan untuk menjalankan tugasnya baru 100 koperasi.

"Diperkirakan yang sudah daftar jadi, sudah memenuhi persyaratan sudah ada 100 lebih. Tapi kita masih minta kalau bisa, tiap kabupaten ada, belum sempurna nggak apa-apa," kata Zulhas.

Zulhas meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan koperasi di tiap-tiap desa atau kelurahan.

Menurut dia, koperasi tersebut tidak perlu langsung memenuhi seluruh persyaratan.

Ia menyebutkan hal tersebut dapat dipenuhi hingga akhir tahun atau saat peluncuran 80.000 koperasi.

"Sempurnanya nanti kita di akhir tahun, yang itu akan di-launching jadi koperasinya di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi tadi itu 100 (koperasi)," jelasnya. (*)