TIMES JAKARTA, MALANG – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi membentuk Tim Penasihat Ahli untuk memperkuat kinerjanya di Kementerian Agama (Kemenag RI). Tim ini berisi 11 Tim ini berisi 11 tokoh terkemuka Indonesia dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, budayawan, tokoh agama, hingga pakar politik dan pendidikan.

Informasi tersebut terungkap dari undangan rapat penyampaian Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Tim Penasihat Ahli yang diterima media.

Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar membenarkan pembentukan tim tersebut.

“Ya betul,” ujar Gugun kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

Daftar Lengkap Tim Penasihat Ahli Menag Nasaruddin Umar

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tokoh pendidikan dan teknologi.

2. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ – Rohaniawan dan filsuf ternama Indonesia.

3. Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D. – Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, ahli pendidikan dan kesehatan.

4. Prof. Dr. M. Amin Abdullah – Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pakar filsafat dan studi Islam.

5. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. – Mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan eks Dirjen Pendidikan Islam Kemenag.

6. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA – Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), cendekiawan Muslim.

7. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA – Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Prof. Burhanuddin Muhtadi, MA., Ph.D. – Peneliti senior dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, pakar politik dan sosial.

9. Dr. Budhy Munawar Rachman – Pemikir Islam liberal dan aktivis.

10. Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, S.Psi., M.Psi. – Aktivis sosial, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

11. Najelaa Shihab, S.Psi., M.Psi. – Pendiri Sekolah Cikal, pegiat pendidikan.

Tim ini dibentuk sebagai wadah masukan strategis bagi Menag dalam merumuskan kebijakan lintas sektor, khususnya yang menyentuh bidang agama, pendidikan, sosial, hingga kebudayaan. Kehadiran nama-nama besar ini diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan Kemenag dan menjembatani komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. (*)