JAKARTA – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti bahwa invasi Amerika Serikat ke Venezuela yang bertujuan menguasai cadangan minyak mentah terbesar dunia berpotensi menunda transisi energi global. Langkah ini dinilai dapat memperpanjang ketergantungan negara-negara berkembang pada bahan bakar fosil.

Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset Politik BRIN, Yogi Setya Permana, dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (19/1/2026), memaparkan analisisnya. Ia menjelaskan bahwa minyak murah dari Venezuela kerap menjadi jebakan kebijakan, tampak menguntungkan secara fiskal jangka pendek, namun justru meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan risiko geopolitik.

“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” ujar Yogi.

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

Lebih lanjut, ia mengaitkan langkah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan rencana menguasai Greenland sebagai pemicu kekhawatiran serius terhadap komitmen keadilan iklim global, khususnya bagi negara-negara di Global South. Penguasaan cadangan minyak Venezuela yang mencapai lebih dari 300 miliar barel berpotensi menekan harga minyak dunia, yang pada gilirannya akan memperlambat investasi di sektor energi terbarukan.

Yogi menegaskan bahwa negara-negara berkembang yang kontribusi historis emisinya kecil justru akan menanggung konsekuensi paling berat. “Konsep loss and damage menegaskan dampak perubahan iklim kerap melampaui kapasitas adaptasi suatu negara,” jelasnya.

Baca juga

China Perketat Pengawasan AI Agent OpenClaw, Pemerintah Terbitkan Panduan Keamanan

Situasi ini semakin mempertegas bahwa transisi energi tidak berlangsung di ruang netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang kompleks. Yogi juga menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan keluarnya AS dari 66 organisasi internasional, termasuk badan-bahan kunci seperti UNFCCC dan IPCC.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pengurangan keterlibatan AS dalam negosiasi dan aksi iklim global. “Ini adalah situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci seperti UNFCCC dan IPCC, tepat ketika perundingan iklim internasional, seperti COP ke-30 yang dideklarasikan sebagai COP of Truth,” pungkas Yogi. (*)