TIMES JAKARTA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Pengumuman pelantikan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, saat membacakan Keputusan Presiden di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

“Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian,” kata Nanik.

Jejak Karier Bhayangkara

Dofiri dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri dengan rekam jejak panjang di sejumlah jabatan strategis. Ia pernah menduduki posisi Wakapolri, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Lahir di Ciamis pada 4 Juni 1967, Dofiri merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1989 dan peraih penghargaan Adhi Makayasa. Ia kemudian menempuh pendidikan pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Sejumlah pendidikan kepolisian juga ia ikuti, mulai dari Dikjur Serse Umum (1992), Daspa Brimob (1994), PTIK (1996), Sespim Polri (2003), hingga Sespimti Polri (2012).

Karier dari Bawah

Dofiri memulai karier sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada 1990. Ia lalu menapaki sejumlah posisi penting, seperti Kapolsek Metro Kebayoran Baru (1998), Kapolres Bandung (2007), Kapoltabes Yogyakarta (2009), dan Wakapolda DIY (2013).

Pada 2016, ia dipercaya memimpin Polda Banten, lalu di tahun yang sama sempat menjabat Kapolda DIY. Kariernya terus berlanjut sebagai Asisten Logistik Kapolri (2019), Kapolda Jawa Barat (2020), hingga puncaknya menjadi Kabaintelkam Polri (2021) dan Irwasum Polri (2023).

Pada 11 November 2024, Ahmad Dofiri resmi dilantik sebagai Wakapolri, sebelum akhirnya pensiun dari Korps Bhayangkara pada 30 Juni 2025.

Peran Baru di Lingkaran Istana

Dengan pengalaman panjang di kepolisian, Ahmad Dofiri kini dipercaya Presiden untuk memberikan masukan strategis di bidang keamanan, ketertiban masyarakat, serta agenda reformasi kepolisian. Penunjukan ini menandai kembalinya sosok senior Bhayangkara ke lingkaran dalam pemerintahan. (*)