TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang penetapan daftar lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Langkah ini menjadi salah satu wujud dukungan Kemendagri dalam mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T).

Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9/2025), menyebut hingga saat ini sudah ada 141 pemerintah daerah (Pemda) yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG.

“Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, menyiapkan lahan atau SPPG-nya, baik dari Pemda maupun mitra, kemudian menyampaikan usulan titik-titik lokasi SPPG,” kata Tito.

Menurut Mendagri, antusiasme Pemda dalam mendukung program MBG sangat tinggi. Program ini dinilai bukan hanya bermanfaat untuk menekan angka stunting, tetapi juga membawa dampak ekonomi positif.

Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan. MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar.

“Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” kata Mendagri.

Tito berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden dalam program MBG dapat diakselerasi.

“Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden,” tuturnya.

Pembangunan SPPG Kunci Percepat Program MBG

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pembangunan SPPG menjadi faktor kunci percepatan program MBG.

“Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” kata Dadan.

Ia mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dianggap strategis dalam memastikan percepatan pembangunan SPPG di daerah, khususnya di wilayah terpencil.

Menurut Dadan, MBG bukan hanya sekadar program jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (*)