TIMES JAKARTA, JAKARTA – Setelah 40 hari mengalami krisis shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, Senat akhirnya mencapai titik terang dengan menyetujui rencana pembukaan kembali dalam pemungutan suara Minggu malam (9/11/2025) waktu setempat.

Delapan anggota Democratic Caucus ynag bergabung dengan Partai Republik sepakat untuk memajukan paket pendanaan sementara.

Senate Majority Leader John Thune menyambut baik perkembangan ini. "Setelah 40 hari yang panjang, saya berharap kita bisa mengakhiri shutdown ini," ujar Thune sesaat sebelum pemungutan suara dilakukan.

Kesepakatan yang terjadi melalui negosiasi alot antara Thune, anggota Democratic Caucus seperti Angus King, Jeanne Shaheen, dan Maggie Hassan, serta anggota Partai Republik ini mencakup:

• Pendanaan penuh untuk Departemen Pertanian, FDA, Departemen Urusan Veteran, dan proyek konstruksi militer

• Operasional Kongres untuk tahun fiskal berjalan

• Pendanaan agencies lain hingga 30 Januari melalui continuing resolution

Sebagai imbalan dukungan Demokrat, Thune berjanji mengadakan pemungutan suara pertengahan Desember untuk memperpanjang subsidi Affordable Care Act yang akan kedaluwarsa akhir tahun. "Kami memiliki jaminan suara pada tanggal tertentu untuk RUU yang akan kami tulis," jelas Shaheen.

Meski demikian, kesepakatan ini menghadapi tentangan dari kaum progresif. Senator Elizabeth Warren menyatakan, "Saya pikir ini adalah kesalahan besar. Rakyat Amerika ingin kita berdiri dan berjuang untuk layanan kesehatan."

Kesepakatan mengakhiri shutdown ini menjamin:

• Pekerja federal yang di-PHK selama shutdown akan dipekerjakan kembali

• Pembayaran tunggakan gaji pegawai federal

• Larangan pengurangan tenaga kerja hingga minimal 30 Januari

Presiden Donald Trump yang terlibat dalam negosiasi tertutup menyambut optimis, "Tampaknya kita sangat dekat dengan akhir shutdown." Rencananya, Senat akan kembali bersidang akhir pekan ini untuk menyetujui kesepakatan, mengakhiri tujuh minggu krisis politik yang telah mengganggu penerbangan dan program bantuan pangan nasional. (*)