TIMES JAKARTA, PROBOLINGGO – Setelah berdiskusi, DPRD Kota Probolinggo menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Probolinggo Tahun 2023, Rabu (24/4/2024) malam. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh 15 OPD Pemkot Probolinggo.

Salah satu catatan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), diminta untuk merancang strategi untuk mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah.

Disarankan juga agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan SMPN di wilayah barat Kota Probolinggo.

RSUD dr. Mohamad Saleh, setelah disidak oleh anggota Banggar yang yang didampingi Sekda Kota dr Ninik dan Direktur RSUD dr Intan, pada Rabu (17/4/2024) lalu, juga diberi catatan terkait lahan parkir.

"Salah satu rekomendasi yang diberikan DPRD terkait RSUD dr. Mohamad Saleh, tidak hanya memperbaiki pelayanan," ucap anggota DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi.

Tetapi, menurut politisi yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD pada Pileg 2024 ini, juga perlu segera dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir, termasuk pembangunan portal parkir elektronik.

Selain itu, Satpol PP juga diberi rekomendasi terkait kemacetan lalu lintas di Jalan Supriadi, Kelurahan Curahgrinting. Mereka diminta untuk bertindak sesuai peraturan daerah. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) juga mendapat rekomendasi.

DPRD juga merekomendasikan agar Kesra mengutamakan kebutuhan pokok sebelum menyalurkan dana hibah kepada pondok pesantren yang menghabiskan anggaran besar pada tahun 2023.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Nasution, mengonfirmasi penyelesaian pembahasan LKPj Wali Kota Tahun 2023. DPRD telah menerima laporan tersebut dan memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan selanjutnya. 

"Sudah selesai, dan rekomendasi telah kami serahkan ke Pemkot," ucap Nasution, singkat. (*)