TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan turut merespon soal pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Jokowi sempat meminta lembaga antirasua menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Airlangga justru menyebut, bahwa Golkar saat itu menjadi korban dari kasus e-KTP tersebut. "Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment," katanya di Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Ia menyampaikan, bahwa pihaknya tak ingin berkomentar banyak soal pernyataan Agus Rahardjo tersebut. Itu karena pihak Istana sudah membantahnya. "Itu sudah dibantah, sudah dibantah (oleh Istana)," ujarnya.

Sementara itu, Anies Baswedan menyampaikan, dirinya tak ingin masuk dalam pernyataan Agus Rahardjo benar atau tidak. Namun yang lebih penting, kata Capres 2024 itu, KPK sudah seharusnya dikembalikan sebagai lembaga yang independen. 

"Menurut hemat kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan. Sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum," kata Anies Baswedan kepada media.

Menurutnya, KPK sebagai lembaga antirasua tak boleh diintervensi oleh siapapun. "Tanpa ada intervensi manapun juga. Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Kita negara hukum, bukan negara kekuasaan," ujarnya.

Diberitakan TIMES Indonesia sebelumnya, pernyataan itu awalnya disampaikan oleh Agus Rahardjo saat diwawancarai oleh Kompas TV. Kata dia, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana kepada dirinya saat masih jadi pimpinan KPK.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden (Jokowi). Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratilno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini ko sendirian. Dan dipangginya juga bukan lewat ruang wartawan. Tapi lewat masjid kecil gitu," kata Agus.

"Begitu saya masuk, presiden sudah marah. Menginginkan, karena baru saya masuk, beliau sudah teriak 'hentikan'. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnov, ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," ujarnya. (*)