TIMES JAKARTA, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membekali jajaran pegawainya dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola keuangan negara. Langkah ini diambil guna memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat mendukung secara maksimal pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mengelola dana negara agar tetap berada pada koridor yang benar.

"Pembekalan penting menyatukan pemahaman seluruh unit kerja mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel," ujar Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu (11/1/2026).

Ia menambahkan bahwa penyelarasan perencanaan anggaran dengan prioritas APBN 2026 sangat krusial, mengingat posisi IKN sebagai mesin pertumbuhan nasional. Fokus penguatan ini ditujukan kepada enam satuan kerja (satker) yang didukung oleh 24 pejabat pembuat komitmen (PPK) agar memiliki persepsi yang sama sejak awal pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Target Pembangunan dan Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2026, pembangunan IKN dialokasikan mendapatkan dana sebesar Rp6 triliun dari APBN. Seiring dengan terbitnya DIPA untuk berbagai proyek, pembekalan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi di lapangan sesuai dengan instruksi dari Menteri Keuangan.

"Penguatan kapasitas pegawai dan penyelarasan kebijakan keuangan jadi fokus Otorita IKN," tambah Basuki.

Otorita IKN berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Dengan tata kelola yang optimal, setiap rupiah yang dikeluarkan diharapkan memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia. Pembekalan ini menjadi fondasi agar seluruh program berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional. (*)