TIMES JAKARTA, JAKARTA – Israel menjadi negara pertama yang Jumat (26/12/2025) kemarin mengakui negara Somaliland, namun langkahnya itu mendapat kecaman dari banyak negara.

Negara-negara Arab, Afrika, dan internasional mengutuk keputusan Perdana Menteri Israel itu. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kepada New York Post juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengakui Somaliland untuk saat ini.

Melakukan langkah kontroversial, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat (26/12/2025) kemarin mengumumkan pengakuan Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Dengan membawa-bawa nama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Netanyahu menyampaikan kebijakannya itu dan kemudian menandatangani deklarasi pengakuan itu bersama Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar serta Presiden Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Namun langkah Netanyahu itu mengundang kecaman beberapa negara. Diantaranya negara-negara Arab Saudi, Afrika dan tentu saja Somalia sendiri selain dunia internasionalm Mereka mengutuk keputusan Israel itu.

Jumat kemarin Arab Saudi menyatakan dukungan penuh untuk kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Somalia, dan menyatakan penolakannya terhadap deklarasi pengakuan bersama antara Israel dan Somaliland.

Seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Saudi (Saudi Press Agency), kerajaan Arab Saudi juga menegaskan penolakannya terhadap segala upaya untuk memaksakan entitas paralel yang bertentangan dengan persatuan Somalia.

Selain itu, mereka juga menegaskan dukungannya terhadap lembaga-lembaga sah negara Somalia, dan keinginan kuat untuk menjaga stabilitas Somalia dan rakyatnya.

Sejak 1991, Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia itu diperintah oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis yang mencari pengakuan internasional sebagai pemerintah Republik Somaliland.

Pemerintah pusatnya mempertahankan hubungan informal dengan beberapa pemerintah asing, yang telah mengirimkan delegasi ke Hargeisa (ibukota Somaliland). Ethiopia adalah satu diantaranya yang telah memiliki kantor perdagangan di wilayah tersebut. Namun, kemerdekaan yang diproklamirkan sendiri oleh Somaliland itu belum diakui secara resmi oleh dunia atau organisasi internasional mana pun.

Ini adalah anggota Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili, sebuah kelompok advokasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat adat, minoritas dan wilayah yang tidak diakui atau diduduki.

Walaupun tidak diakui oleh kebanyakan negara, entitas ini masih tetap ada dengan bantuan klan berkuasa yang sangat berpengaruh dan infrastruktur ekonomi bekas peninggalan program kerjasama militer dengan Inggris, Rusia dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, Jumat kemarin langsung melakukan pembicaan telepon dengan rekan-rekannya dari Somalia, Turki, dan Djibouti untuk membahas apa yang mereka gambarkan sebagai perkembangan berbahaya di Tanduk Afrika setelah pengumuman Israel itu.

Para menteri itu mengutuk pengakuan Israel terhadap Somaliland.

Mereka menegaskan kembali dukungan penuh mereka untuk persatuan dan integritas teritorial Somalia. "Pengakuan terhadap wilayah yang memisahkan diri merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Kementerian Luar Negeri Mesir.

Somalia Satu Nusa

Dari dalam negeri Somalia, Perdana Menteri Somalia yang baru dilantik, Hamza Abdi Barre, menolak "kategoris" mereka terhadap deklarasi Israel yang mengakui kemerdekaan wilayah yang memisahkan diri yang dikenal sebagai " Somaliland " di utara negara itu.

"Negara kami adalah satu, dan pengakuan Israel tidak sah dan tidak berlaku," katanya.

Perdana Menteri Somalia menyampaikan hal itu dalam sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Somalia Hamza Abdi Barre untuk mengomentari pengumuman dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Kantor Barre menyatakan, bahwa Republik Federal Somalia menegaskan kembali komitmen mutlak dan tak tergoyahkan terhadap kedaulatan, persatuan nasional, dan integritas wilayahnya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa "Pemerintah Federal secara kategoris dan tegas menolak serangan yang disengaja terhadap kedaulatannya dan langkah ilegal yang diambil oleh Israel dalam mengklaim mengakui wilayah utara Somalia.

Ia menekankan bahwa wilayah Somaliland merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Republik Federal Somalia, dan tidak diperbolehkan untuk memisahkannya atau melepaskannya.

Pernyataan itu melanjutkan, bahwa Pemerintah Federal menegaskan bahwa Somalia adalah "satu negara berdaulat dan tak terpisahkan, dan setiap pengakuan yang berupaya merusak  fakta ini adalah batal dan tidak sah."

Pemerintah memperingatkan bahwa "tindakan ilegal pengakuan Israel itu secara serius merusak perdamaian dan stabilitas regional, serta memperburuk ketegangan politik dan keamanan di Tanduk Afrika, Laut Merah , Teluk Aden , Timur Tengah , dan seluruh wilayah.

Dia menekankan bahwa tindakan tersebut "bertentangan dengan tanggung jawab kolektif negara-negara dalam memerangi terorisme, termasuk Al-Shabaab dan Negara Islam, dan mengancam untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kelompok teroris untuk mengeksploitasi ketidakstabilan politik dan melemahkan upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan."

Pemerintah menegaskan tekadnya untuk "mengambil semua langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan, sesuai dengan hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan perbatasan yang diakui secara internasional."

Republik Somalia juga menyerukan kepada "semua negara dan mitra internasional untuk menghormati hukum internasional , mematuhi prinsip-prinsip non-intervensi dan integritas wilayah, serta bertindak secara bertanggung jawab untuk perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Tanduk Afrika.

Pemerintah Somalia menolak untuk mengakui wilayah Somaliland sebagai negara merdeka dan menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayah Republik Somalia, serta menganggap setiap kesepakatan atau hubungan langsung dengannya sebagai serangan terhadap kedaulatan dan persatuan negara.

Terkait upaya Israel untuk menggusur warga Palestina, pemerintah Somalia menegaskan kembali dukungan yang berprinsip dan teguh terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri  dan penolakan tegas terhadap pendudukan, penggusuran paksa, rekayasa demografi, dan perluasan permukiman dalam segala bentuknya.

"Kami tidak akan pernah menerima membiarkan rakyat Palestina tanpa negara," tegasnya.

Keputusan Israel itu telah menuai serangkaian kecaman dari negara-negara Arab, Afrika, dan internasional, sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada New York Post bahwa ia tidak akan mengakui Somaliland saat ini. (*)