TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komite Litbang Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia) meluncurkan hasil survei tentang literasi hoaks dan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan memahami hubungan antara kemampuan mendeteksi hoaks dengan tingkat partisipasi politik, serta dampaknya pada demokrasi.

Riset ini melibatkan 2.011 responden dari 20 provinsi, dengan latar belakang demografi dan psikografis yang beragam, menghasilkan data representatif tentang literasi hoaks di Indonesia.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menegaskan pentingnya penelitian ini untuk menghadapi tantangan penyebaran hoaks di era digital yang kerap mengganggu tatanan sosial dan demokrasi.

"Survei ini memetakan kondisi literasi hoaks dan keterkaitannya dengan partisipasi politik. Kami berharap hasil ini dapat mendorong langkah konkret untuk meningkatkan literasi digital masyarakat," ujarnya, saat acara Litbang talk 2024 melalui aplikasi Zoom dan dikemas dalam format talkshow, Rabu (20/11/2024). 

Narasumber utama, Finsensius Yuli Purnama, mengungkapkan temuan utama survei. Tingkat literasi hoaks masyarakat berada di kategori sedang, dengan partisipasi politik lebih tinggi di ranah online dibandingkan offline.

"Ada hubungan signifikan antara literasi hoaks dan partisipasi politik, sehingga penting meningkatkan pemahaman publik tentang hoaks untuk memperkuat partisipasi politik, baik online maupun offline," jelasnya.

Dalam sesi tanggapan, Bawaslu RI melalui Iji Jaelani menyoroti tingginya kampanye bermuatan ujaran kebencian (50 persen) dan hoaks (30 persen) di media sosial. Pada tingkat kabupaten/kota, kampanye hoaks mencapai 40 persen, menunjukkan perlunya upaya mitigasi menjelang tahap pemungutan suara.

Indriyatno Banyumurti dari ICT Watch menambahkan, meskipun pemahaman masyarakat tentang hoaks meningkat, kemampuan verifikasi informasi masih rendah. "Sebanyak 45 persen responden merasa ragu bisa mengenali hoaks, dan 52,2 persen tidak mengecek kebenaran informasi yang diterima," ungkapnya.

Acara yang dikemas dalam format talkshow daring ini melibatkan berbagai pihak, seperti AJI, AMSI, BSSN, dan UNESCO. Priscana dari tim riset Litbang Talk menegaskan bahwa temuan ini penting untuk memastikan pemilu yang transparan dan demokratis, khususnya menjelang Pilkada 2024.

Mafindo berharap diskusi ini dapat membuka wawasan luas tentang tantangan hoaks dalam demokrasi dan mendorong langkah nyata untuk menanggulanginya. (*)