TIMES JAKARTA, MALANG – Dalam rangka percepatan mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi magnet baru Kalimantan Timur, PT Cipta Anugerah Indotama (PT CAI) menjalin kerja sama dengan Lembaga Kajian Nawacita (LKN).

Kerja sama ini dalam rangka saling memberikan kontribusi pada pembangunan IKN. Penandatanganan MoU ini dilakukan di Jakarta, Minggu (18/9/2022) kemarin. 

Diketahui, PT CAI bergerak dalam bidang Contractor design and Build khusus fondasi. Yaitu fondasi konstruksi jaring rusuk beton pasak vertikal (Pondasi KJRB). 

"Fondasi KJRB adalah fondasi penyempurnaan dari Pondasi KSLL temuan Ir Ryantori dan Ir Sutjipto," kata Dirut PT CAI Hadi Wardoyo, Selasa (20/9/2022). 

Sementara, Ketua LKN Samsul Hadi menambahkan, LKN bergerak pada bidang pengerjaan kajian untuk persiapan percepatan pembangunan IKN. 

"Bersama PT CAI, kami turut mendukung akselerasi mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Semoga kerjasama ini membawa kebaikan bersama dengan spirit kolaborasi," tuturnya. 

MoU antara Lembaga Kajian Nawacita (LKN) dengan PT CAI dalam rangka saling memberikan kontribusi pada pembangunan IKN. Diharapkan kerja sama kedua belah pihak memberikan impact positif terhadap pembangunan IKN. 

Tentang IKN

Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Presiden memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Titik nol ibu kota negara ini terletak tepat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Sebelumnya, ide pemindahan ibu kota pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. 

Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. (*)