JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Juliani menyoroti risiko praktik manipulasi data dalam mekanisme perdagangan emisi saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dewi mengajukan pertanyaan terkait tantangan yuridis dalam penerapan pajak karbon, khususnya soal bagaimana mengantisipasi potensi moral hazard dari perusahaan yang bisa saja memanipulasi data emisi demi mengurangi beban pajak.

“Yang ingin saya ketahui, bagaimana mengantisipasi potensi moral hazard dalam mekanisme perdagangan emisi, misalnya praktik manipulasi data emisi oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak,” tanya Dewi Juliani dalam rapat tersebut, Kamis (11/9/25)

Menanggapi hal itu, calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting mengakui bahwa praktik manipulasi data merupakan salah satu risiko serius dalam penerapan kebijakan pajak karbon.

“Ini memang menjadi salah satu risiko yang perlu dipikirkan. Kalau kita ibaratkan seperti meteran listrik, angka yang ditunjukkan bisa saja tidak sesuai realita. Bisa jadi data emisi yang dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Kalau ini dibiarkan, tentu akan merugikan tujuan perlindungan lingkungan,” kata Diana.

Baca juga

Spesial Momen di Bulan Kemerdekaan Indonesia, Andrea Hirata Rilis Novel Terbarunya

Diana menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang kuat dari kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah praktik tersebut.

“Mitigasi risiko ini harus dipikirkan sejak awal. Perlu sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan bisa mencegah manipulasi data. Mekanisme verifikasi independen, atau regulasi yang menjamin keakuratan laporan perusahaan, harus disiapkan,”* ujarnya menambahkan.

Uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA tahun 2025 ini menjadi salah satu agenda penting Komisi III DPR dalam memastikan calon yang diajukan memiliki kapasitas, integritas, dan visi terhadap isu strategis, termasuk perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen hukum. Hingga saat ini fit and proper test masih berlangsung.

Berikut 13 nama calon hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang menjalani fit and proper test oleh Komisi III:

Baca juga

RSUD Jombang Siapkan Mini ICU dan Suite Room untuk Kawal Muktamar ke-35 NU

1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin 
2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA 
3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 
4. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA 
5. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA
6. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA
7. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA 
8. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 
9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA 
10. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN 
11. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak 
12. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Itjen Kemenkeu 
13. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.

Calon hakim ad hoc HAM 

1. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 
2. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung.