TIMES JAKARTA, JAKARTA – DPR RI menaruh perhatian khusus terhadap Konflik warga apartemen Graha Cempaka Mas, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan Pengelolanya yaitu PT Duta Pertiwi Tbk.

Nantinya, DPR RI membuka peluang melihat langsung kondisi apartemen Graha Cempaka Mas. 

“Ya nanti bisa kita cek lapangan, saya kira saya tidak tau apa jadwal itu sudah diputuskan atau belum. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan, cek lapangan juga,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023)

Legislator PPP ini menerangkan, DPR menginginkan ada mediasi yang merupakan solusi bagi kedua pihak, yakni pengelola dan para penghuni/pembeli. Seperti kasus Meikarta lalu, yang akhirnya ada solusi bersama. 

“Ini bagian dari fungsi kami juga dalam konteks pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kami berharap agar persoalan Duta pertiwi ini juga bisa selesai seperti kami menyelesaikan persoalan Meikarta,” papar Arsul.

Lebih lanjut, soal keluhan para penghuni mulai dari fasilitas umum, fasilitas sosial hingga dugaan intimidasi aparat penegak hukum, nantinya akan dibicarakan pada RDP selanjutnya di Komisi III. 

Diketahui, Komisi III DPR menjadwalkan kembali RDP dengan penghuni/pembeli bersama dengan pengelola dalam waktu dekat ini. 

“Kemari  Polisi seolah-olah berpihak kepada developer, kemarin Pak Desmond dkk sudah mengingatkan jangan karena ini developer besar kemudian dalam tanda kutip yang dibelain. Tapi kita akan pertemukan lah. Di dalam mediasi itulah nanti kita akan bicarakan semua,” tandas legislator dapil Jateng ini.

Dalam RDP kemarin, rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, hadir Kapolda Metro Jaya, pihak PAM, PLN, dan perwakilan PT Duta Pertiwi Tbk, selaku pengelola Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM), Perwakilan PT Duta Pertiwi Tbk, Satya Dharma.(*)